PBNU: Isu Musyawarah Luar Biasa Didengungkan Segelintir Orang Pengangguran

Laporan: Tio Pirnando
Senin, 16 September 2024 | 19:36 WIB
Gedung PBNU di Jalan Kramat Raya. (SinPo.id/dok. NU Online)
Gedung PBNU di Jalan Kramat Raya. (SinPo.id/dok. NU Online)

SinPo.id - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Abdullah Latopada memastikan, tidak ada satupun pengurus cabang maupun wilayah yang terlibat dalam wacana Musyawarah Luar Biasa (MLB) NU abal-abal.

Karenanya, Latopada menyebut, MLB NU itu hanya wacana yang didengungkan oleh segelintir pengangguran. 

"Saya pastikan tidak ada cabang ataupun wilayah yang ikut. Kan itu hanya wacana yang didengungkan segelintir orang pengangguran," kata Latopada dalam keterangannya, Senin, 16 September 2024. 

Latopada menegaskan, isu MLB NU abal-abal ini sebenarnya wacana usang, disuarakan segelintir orang yang tak memiliki legitimasi apapun di bawah jajaran pengurus PBNU.

"Mereka ini gerombolan pengangguran. Kami tahu persis siapa dalangnya," ujarnya.

Mantan Ketua PP GP Ansor itu juga menegaskan, di lingkungan NU, tidak pernah ada rebutan jabatan. Sebab, struktur PBNU telah kokoh dan terkonsolidasi hingga bawah.

"Jika ada klaim mereka didukung PCNU dan PWNU, maka saya pastikan itu tindakan menyebar hoax. Di NU itu tidak ada rebutan jabatan," ujarnya.

Sebelumnya, wacana Muktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama (MLB NU) disampaikan oleh beberapa orang yang tergabung dalam Presidium Muktamar Luar Biasa.

Presidium mengaku telah mendapat ratusan aduan terkait PBNU hanya dalam 3 hari, sejak 7 September 2024. Dengan itu, PBNU dinilai telah melanggar konstitusi NU, khususnya terkait khittah Nahdliyah.

"Kedua, PBNU dinilai mengintervensi tugas Pansus Haji untuk mengevaluasi penyelenggaraan haji. Ketiga, PBNU mengubah wajah dan tampilan jam’iyah, termasuk menjadi korporasi industri ekstraksi sumber daya alam," kata Koordinator Presidium MLB NU KH Abdussalam Shohib alias Gus Salam, dalam keterangannya, beberapa waktu lalu. 

Presidium juga menganggap bahwa PBNU telah merusak persatuan dan kesatuan jam’iyah dan jamaah NU melalui tata kelola, tata kerja, kinerja dan performa kepemimpinan PBNU.

Dengan berbagai temuan dan laporan itu, Presidium meminta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) membekukan SK Pencatatan dan Pengesahan Perubahan AD-ART dan Kepengurusan PBNU sebagaimana tercatat dalam AHU-0001097.AH.01.08. Tahun 2024.

Presidium lantas mendelegasikan KH Fahmi Basya, KH Ahmad Rosikh, KH Wahono, KH Dimyati, KH Sholahuddin Azmi, dan H Jakfar Shodiq untuk bersilaturahmi ke Kemenkumham dan menyampaikan permintaan Presidium untuk membekukan SK Menkumham PBNU.

Selanjutnya, presidium juga telah menampung aduan yang memberikan dukungan terhadap diselenggarakannya MLB.

"Hotline pengaduan tetap menerima pengaduan, pendapat, kritik dan saran dari struktural serta kultural NU, hingga batas waktu diselenggarakan MLB NU. Presidium akan menyelenggarakan Pra MLB di akhir September atau awal Oktober 2024 dengan mengundang PWNU se-Indonesia dan atau merepresentasikannya," kata Gus Salam.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI