Soal Dualisme Kadin, Ekonom: Distorsi yang Tidak Perlu
SinPo.id - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyayangkan terjadinya dualisme di tubuh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia antara kubu Arsjad Rasjid dengan kubu Anindya Bakrie.
Menurut Bhima, kisruh Kadin ini akan menganggu tugas pengusaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, serapan tenaga kerja, bekerja bersama pemerintah untuk bisa menurunkan ketimpangan.
"Jadi ini saya kira distorsi yang tidak perlu," kata Bhima kepada wartawan, Senin, 16 September 2024.
Bhima menggarisbawahi bahwa Kadin memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan dengan memberikan aspirasi dari pelaku usaha.
Jika terjadi polemik, tentu akan mengganggu tugas-tugas Kadin dan menyebabkan aspirasi pelaku usaha tidak bisa disampaikan dengan lancar kepada pemerintah.
Selain pemerintah, investor dan pelaku usaha asing juga akan kebingungan untuk melakukan kerja sama dengan pengusaha di Indonesia yang selama ini sebagian dimediasi oleh Kadin.
"Dari sisi pemerintah akan menimbulkan kebingungan, Kadin versi mana yang akan diundang dalam rapat-rapat yang menyerap aspirasi pengusaha? Juga membuat kebingungan dari sisi investor, pelaku usaha asing, yang ingin melakukan kerjasama mencari partner pengusaha lokal, itu biasanya sebagian melalui Kadin," ujarnya.
Bhima menilai, dualisme ini juga akan menganggu proyek-proyek, seperti transisi energi yang berkeadilan. Termasuk dalam mendukung program-program pemerintahan ke depannya.
Untuk itu, Bhima berharap, Kadin tetap tegak lurus, tidak diintervensi oleh kepentingan-kepentingan politik jangka pendek yang memecah belah.
"Saya kira Kadin sebagai asosiasi pelaku usaha yang cukup memiliki kredibilitas, sayang sekali kalau namanya rusak karena ada dualisme kepemimpinan seperti sekarang," ujarnya.
