Soal Kenaikan Tiket KRL, Kemenhub: Tunggu Kabinet Baru
SinPo.id - Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Mohamad Risal Wasal menegaskan, pihaknya belum memutuskan terkait kenaikan harga tiket kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek. Keputusan itu kemungkinan baru akan diambil pada pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang.
"Sampai sekarang belum juga ya, karena belum ada keputusan apakah itu naik atau tidaknya (tiket KRL). Tunggu saja, kita tunggu kabinet baru, baru kita seperti apa arahnya ya. Kalau tebak-tebakan tidak keren juga," kata Risal di Jakarta, Kamis, 12 September 2024.
Termasuk wacana tarif tiket KRL berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), Risal menegaskan, juga belum ada keputusan.
"Masih belum ada, pokoknya kita tidak tebak-tebakan dulu. Saya menunggu arahan dulu yang terbaru nantinya," kata Risal.
Namun demikian, lanjut Risal, Kemenhub memang sudah memiliki kajian terkait menaikkan tarif tiket KRL sebesar Rp1.000. Tapi, itu baru sebatas kajian.
"Kajian itu ada sebenarnya. Waktu itu kita mau menaikkan sebanyak Rp1.000. Waktu itu ya Rp1.000-2.000 itu posisinya. Tapi itu belum, untuk penerapannya belum. Kajian itu ada, hanya cuma naik Rp1.000," kata Risal.
Sebagai informasi, Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan, pemberian subsidi berbasis NIK untuk tiket KRL Jabodetabek pada 2025 masih bersifat wacana.
Budi mengakui, memang sedang dilakukan studi agar semua angkutan umum bersubsidi digunakan oleh orang yang sepantasnya mendapatkan subsidi. Namun, semua opsi masih bersifat wacana dan belum ada keputusan final.
Adapun rencana pengenaan subsidi untuk KRL menjadi berbasis NIK ramai menjadi perbincangan di media sosial. Hal itu bermula dari pemberitaan yang mengutip data di Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025 dari pemerintah yang diserahkan ke DPR untuk dibahas bersama.
Dalam dokumen tersebut ditetapkan anggaran belanja subsidi PSO kereta api yang ditujukan untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api, termasuk KRL Jabodetabek.
Beberapa perbaikan yang dilakukan, salah satunya dengan mengubah sistem pemberian subsidi untuk tahun depan.
