Daftar Nama Mubaligh dari Kemenag Dinilai Rugikan Pemerintahan Jokowi
Jakarta, sinpo.id - Saleh Partaonan Daulay selaku Wasekjen PAN mendorong Kementerian Agama menghentikan rilisan daftar nama Mubaligh. Selain menuai kontroversi, menurut Saleh, adanya daftar itu malah berpotensi memecah belah antara penceramah terdaftar dan tidak terdaftar.
"Kalau masih diteruskan, ada kesan Kementerian Agama menutup telinga terhadap masukan dan kritikan masyarakat. Tentu ini berdampak negatif bagi Pemerintah secara kolektif," ucapnya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (22/5/2018).
Wakil Ketua Komisi IX tersebut meminta agar daftar nama Mubaligh tidak diperpanjang, apalagi sudah banyak ormas Islam yang menentang. Selain itu, pendataan Mubaligh ini dinilai merugikan Pemerintahan Jokowi yang aktif membangun komunikasi dengan para ulama.
"Kegiatan Presiden Jokowi yang berkunjung ke banyak pesantren dan pusat-pusat kegiatan Islam dinilai tidak akan menambah citra positif bila para mualim dan Mubaligh di pesantren dan lembaga-lembaga tersebut tersinggung karena tidak diakui kapasitasnya. Jangan sampai karena kegiatan Kementerian Agama yang tidak populis berdampak tidak baik bagi Presiden Jokowi," lanjutnya.
Saleh juga mengkritik wacana MUI tentang standarisasi Mubaligh. Ia menilai wacana itu tidak dibutuhkan.
"Saya melihat itu masih pendapat pribadi Cholil Nafis. Itu belum bagian dari kesepakatan MUI secara kelembagaan," ungkapnya.
Dirinya juga beranggapan, bahwa standarisasi Mubaligh bisa sukses ketika dijalankan. Sebab, proses sertifikasi itu tidak mudah dan akan menghabiskan banyak waktu serta tenaga.
"Saya melihat sertifikasi seperti itu juga tidak dibutuhkan. Akan ada kesulitan teknis. Sertifikasi ribuan, bahkan puluhan ribu, penceramah pasti tidak mudah. Selain itu, dikhawatirkan akan banyak juga yang tidak mau mengikuti sertifikasi karena berbagai alasan. Akibatnya, program dan wacana sertifikasi itu pun bisa jadi terkendala dan berhenti di tengah jalan," tutupnya
.
