Pengenaan BMAD Ubin Keramik Tiongkok Dinilai Bisa Berdampak pada Pembangunan IKN
SinPo.id - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengatakan pemerintah Indonesia harus berhati-hati dengan rencana penerapan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap ubin keramik asal Tiongkok.
Menurut Ujang, dari sisi kebijakan rekomendasi yang diusulkan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) atas pengenaan BMAD ubin keramik asal Tiongkok itu akan berdampak juga terhadap pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim).
Sebab, kebutuhan keramik untuk membangun properti di IKN Nusantara sangat banyak, sementara ketersediaan produksi keramik di dalam negeri masih sangat kurang.
"Saya melihat mungkin saja akan ada dampaknya, bisa jadi gitu terkait dengan pembangunan IKN ke depan," kata Ujang dihubungi wartawan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2024.
Selain itu, Ujang menyebut Tiongkok bisa dengan mudah melakukan retaliasi atau tindakan balasan terhadap produk-produk dari Indonesia. Mengingat Tiongkok sekarang sudah menjadi raksasa ekonomi dunia menyaingi Amerika Serikat.
Tiongkok, kata Ujang, bisa dengan mudah melakukan balasan maupun menarik investasinya dari dalam negeri dan yang perlu diingat adalah Tiongkok merupakan salah satu investor utama di IKN.
Jika gara-gara BMAD, Tiongkok marah bisa berdampak negatif terhadap IKN Nusantara, terutama di masa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang sebentar lagi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029.
"Memang ancaman Tiongkok itu ya harus hati-hati disikapi oleh pemerintah ke depan Prabowo-Gibran, karena bagaimanapun kan Tiongkok menjadi salah satu raksasa ekonomi dunia, jadi salah satu negara super power yang sudah menyaingi Amerika," ucapnya.
"Dalam konteks itu saya melihat kalau misal China menarik katakanlah investasinya atau menarik bisnisnya dari Indonesia tentu ini akan terdampak bagi Indonesia," timpalnya.
Ujang menyampaikan polemik BMAD ini bisa menjadi tantangan pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan. Apalagi, tentunya pemerintahan mendatang perlu memastikan agar iklim investasi dan ekonomi di Indonesia tetap stabil.
"Kita lihat ke depan, saya sih melihat bahwa tantangan presiden baru nanti dan wakil presidennya tentu itu adalah memastikan ekonomi stabil, memastikan peluang kerja masyarakat ada, memastikan masyarakat punya pekerjaan dan memastikan masyarakat bisa makan," ucapnya.
"Saya melihat dalam konteks politiknya kemungkinan besar kemungkinan ada saja dampak di pemerintahan baru nanti," kata Ujang melanjutkan.
Ujang menyampaikan jika nanti BMAD secara resmi ditetapkan pemerintah saat ini, ia tidak tahu apakah akan tetap dilanjutkan atau akan dicabut oleh pemerintahan baru Prabowo-Gibran.
"Saya tidak tahu soal membatalkan bea masuk atau tidak, kita lihat saja nanti Prabowo-Gibran ke depan nanti seperti apa kebijakannya, apakah melanjutkan tadi untuk menentukan bea masuk atau sebaliknya kita tunggu saja," kata dia.
Ujang menyebut yang terpenting adalah setiap regulasi yang dikeluarkan tidak mengganggu kepentingan nasional, pertumbuhan ekonomi nasional tetap positif dan masyarakat merasakan manfaatnya, seperti memiliki kesempatan untuk bekerja di tengah konteks hubungan bisnis atau dagang antara Indonesia dan Tiongkok.
"Yang penting sebenarnya bagi saya, bagi rakyat Indonesia bagaimana kepentingan nasional Indonesia itu terjaga, bagaimana ekonomi stabil, bagaimana rakyat bisa makan, bagaimana masyarakat tadi punya pekerjaan itu yang paling penting dalam konteks persoalan bisnis antara Indonesia dengan Tiongkok," tegasnya.
