Jokowi Patok Inflasi 2025 2,5 Persen dan Pertumbuhan Ekonomi 5,2 Persen
![Jokowi Patok Inflasi 2025 2,5 Persen dan Pertumbuhan Ekonomi 5,2 Persen Presiden Joko Widodo (SinPo.id/ Ashar)](https://sinpo.id/storage/2024/08/jokowi-patok-inflasi-2025-25-persen-dan-pertumbuhan-ekonomi-52-persen-16082024-202038.jpg)
SinPo.id - Presiden Joko Widodo mengatakan, dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025, inflasi akan dijaga pada kisaran 2,5 persen, dan pertumbuhan ekonomi 5,2 persen.
"Penyusunan RAPBN 2025 didasarkan pada asumsi dasar sebagai berikut. Inflasi akan dijaga pada kisaran 2,5 persen. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan 5,2 persen," kata Jokowi dalam pidato penyampaian RAPBN Tahun 2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat, 16 Agustus 2024.
Jokowi menerangkan, pertimbangan target 2025 ini, karena kondisi ekonomi global yang relatif stagnan. Kemudian, pertumbuhan ekonomi bertumpu pada permintaan domestik.
Selain itu, lanjut dia, daya beli masyarakat akan dijaga ketat dengan pengendalian inflasi, penciptaan lapangan kerja serta dukungan program bantuan sosial (bansos).
Pemerintah juga terus mengupayakan peningkatan produk-produk bernilai tambah yang memiliki orientasi ekspor yang didukung insentif fiskal yang kompetitif dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal.
Sebagai informasi, target pertumbuhan ekonomi 2025 masih sama dengan APBN 2024 yang menargetkan tumbuh dikisaran 5,2 persen.
Dilansir dari laman resmi Kementerian Keuangan, asumsi dasar ekonomi makro di tahun 2024 adalah pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen.
Namun, ada perubahan terkait target inflasi. Di APBN 2024, inflasi ditargetkan sebesar 2,8 persen, nilai tukar rupiah Rp15.000 per dollar AS.
Sedangkan dalam pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD RI 2024, Jokowi mengklaim, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada kisaran 5 persen.
POLITIK | 2 hari yang lalu
HUKUM | 1 hari yang lalu
POLITIK | 2 hari yang lalu
OPINI | 2 hari yang lalu
OLAHRAGA | 2 hari yang lalu
HUKUM | 2 hari yang lalu
POLITIK | 2 hari yang lalu
HUKUM | 1 hari yang lalu
POLITIK | 19 jam yang lalu
POLITIK | 2 hari yang lalu