Berharap Solusi Papua di Pundak Prabowo-Gibran
Pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jenderal TNI (HOR) (Purn.) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, segera dilantik usai memenangkan Pemilihan Umum 14 Februari 2024 lalu. Masyarakat Indonesia sangat berharap 100 hari kerja pertama yang diimplementasikan dari visi dan misi serta program unggulan yang dikampanyekan sebelumnya. Tak terkecuali rakyat di tanah Papua di enam provinsi yang juga menjadi bagian dari fokus dan sasaran utama sejumlah program.
Sebagai masyarakat Papua, penulis menyambut baik sejumlah program unggulan Prabowo -Gibran. Namun, sebelum implementasi program unggulan yang baru, ada sejumlah catatan program dan kebijakan yang perlu mendapat perhatian.
Di antaranya kebijakan dan program Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya perlu dituntaskan agar tercapai hasil yang dapat diukur kemanfaatan bagi masyarakat di enam Provinsi di Tanah Papua. Program-program di masa Jokowi yang perlu dikawal pada masa kepemimpinan yang baru, di antaranya ; Ketimpangan Pembangunan antara daerah wilayah barat dan timur menciptakan kesenjagan sosial dan ekonomi yang cukup tinggi. Semanggat pemeratan dan keadilan ekonomi di anggap belum terwujud.
Sebenarnya kepemimpinan Presiden Jokowi mencoba mendorong kebijakan ekonomi yang adil dan merata. Khususnya wilayah timur yang sulit akses untuk distribusi barang dan jasa. Biaya produksi dan distribusi yang tinggi membuat masyarakat di daerah luar Jawa sulit memasarkan hasil ekonomi mereka ke pasaran dalam negeri maupun luar negeri.
Transportasi laut merupakan penghubung urat nadi ekonomi antara daerah. Hal itu menjadi alasan Jokowi mengeluarkan kebijakan subsidi sektor laut yaitu BUMN atau perusahan ekspedisi yang perlu diatasi tingkat kemahalannya. Asumsi dasarnya bahwa Kapal-kapal barang kapal jasa ekspedisi kontainer yang selama ini mengangkut barang ke tanah Papua terlalu mahal karena datang penuh muatan, namun ketika kembali dari Papua dalam kondisi kosong tidak mengangkut produk lokal.
Ini suatu kerugian besar bagi masyarakat Papua. Seharusnya kapal-kapal ekspedisi pulang mengangkut bahan ekonomi produktif masyarakat asli Papua untuk di jual ke luar Papua. Namun kenyataanya tol laut yang disubsidi pemerintah tidak diakses baik. Mestinya program tol laut yang telah di subsidi pemerintah ini disosialisasikan. Baik prosudur, alur akses dan teknis proses pengiriman barang ke masyarakat agar paham mengunakan jasa tol laut.
Bagaimana masyarakat mengakses ribuan kontainer yang ada untuk mengirimkan barang mereka hingga ke buyer di luar daerah ?.
Masyarakat Papua berharap era kepemimpinan Prabowo-Gibran nanti bisa mengevaluasi terhadap program tol laut era Jokowi agar mendorong produktifitas masyarakat seperti hasil pertanian, hasil laut, dan bahan UMKM bisa distribusi mengunakan fasilitas tol laut. Selain itu, Prabowo-Gibran diharapkan nanti bisa mendorong BUMN Nasional berkolaborasi dengan Badan BUMD di Papua untuk mengakses fasilitas tol laut yang sudah di sediakan pemerintah. Cita-cita pendiri bangsa bahwa perdagangan antara pulau yang saling mengisi merupakan strategi memperkuat perekonomian nasional dalam menghadapi tantangan global.
Sedangkan dorongan meningkatnya penanaman modal asing dan dalam negeri di tanah Papua juga penting sebagai upaya menyerap lapangan kerja, memberi pendapatan daerah dan ekonomi penduduk. Konsep tricle down efect gerakan ekonomi menetes ke bawah menjadi harapan yang belum terwujud.
PR Prabowo-Gibran di Papua : Ekonomi, Otsus hingga Perdamaian
Selama ini sektor investasi yang masuk dengan membangun rantai bisnisnya sendiri tanpa ikut mengerakan ekonomi lokal, termasuk tenaga kerja diserap dari luar, sementara pengangguran di tanah Papua terus meningkat menjadi catatan di Papua.
Yang menjadi masalah saat ini ekonomi lokal di Papua belum bisa berkolaborasi dengan investasi sehingga belum menunjukan hasil yang signifikan. Sedangkan para pebisnis besar datang ke tanah Papua dengan menciptakan sistem jejaring bisnisnya sendiri.
Contoh, kebutuhan suplay pangan bagi perusahan tidak memberi akses ruang kepada vendor penyedia makanan bagi karyawan perusahan disuplay dari luar Papua. Tentu perusahan-perusahan yang hadir di Papua ini justru menghidupkan petani, pedagang dan penyuplai makanan dan minuman dari luar Papua.
Konsep monopoli dan ketidakadilan ekonomi cukup nyata di tanah Papua itu diharapkan menjadi acuan dan komitmen pasangan Prabowo – Gibran berkehendak kuat dapat menata agar tercipta keadilan dan kesejahteraan di Papua.
Sekian tahun lamanya masyarakat Papua seolah menerima takdir harga BBM yang mahal yang disebabkan banyak faktor, entah itu karena kondisi demografi, akses transportasi atau permainan para mafia dan spekulan sehingga membuat masyarakat Papua hidup dalam suatu situasi ekonomi yang sulit.
Kebijakan BBM Satu Harga sempat mengemparkan Indonesia bahkan dunia bahwa Papua yang jauh di pedalaman pun harga BBM tetap sama seperti di pulau jawa. Suatu keadilan ekonomi dan keadilan harga. Kebijakan BBM Satu harga yang digulirkan pemerintah Jokowi merupakan wujud kehadiran negara di tanah Papua. Namun faktanya kebijakan ini hanya berlaku saat Presiden Jokowi datang ke Tanah Papua. Setelah presiden kembali harga-harga BBM di pedalaman tidak lagi terkontrol. Kurangnya kontrol Pertamina dan pemerintah terhadap para spekulan di sektor BBM menjadi harapan masyarakat Papua terhadap kepemimpinan Prabowo-Gibran.
Sedangkan infratsruktur akses jalan trans Papua juga menjadi pekerjaan sendiri sektor pembangunan utama di tanah Papua. Hal ini penting mengingat kendala aksesibiltas jalan telah menghambat segala sektor baik lambatnya pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kemajuan daerah yang masih tergantung pada transpotasi.
Bukankah kebijakan jalan trans Papua era Jokowi merupakan modal utama Pembangunan Papua ?. jalan trans Papua akan memberi manfaat dua arah, membuat akses mereka terharap barang dan jasa semakin mudah juga harga terjangkau serta kebutuhan mereka terpenuhi.
Sebaliknya, jika produktifitas ekonomi Masyarakat melalui dana desa, pertanian, produk unggulan tidak di kembangkan, maka yang mendapat manfaat dari jalan trans Papua ini justru pengusa-pengusaha besar yang investasi di bidang pertambangan, perkebunan sawit, minyak dan lain sebagainya.
Karena itu, penguatan ekonomi lokal khususnya sektor pertanian, Perkebunan jangjka Panjang, kelautan perlu di tingkatkan. Presiden dapat mengontrol dengan langsung kepala daerah yang tidak berorientasi pada produktifitas ekonomi dan kemajuan Masyarakat dalam berproduksi.
Provinsi Papua berstatus Otonomi Khusus (Otsus) merupakan Undang-undang dan Kebijakan Khusus dalam rangka mengatasi disparitas atau ketimpangan sosial, ekonomi, politik di Tanah Papua. Sudah 20 Tahun implementasi Otsus tentu banyak capaian namun juga ada banyak kekurangan sana sini. Itu sebabnya, Evaluasi Otsus Jilid II menghasilkan UU Nomor 2 Tahun 2021, PP 106, PP 107, PERPRES 121 Dan Perpres 24.
Dengan begitu pemerintah perlu mendorong komitmen kuat semua pihak memastikan Implementasi Otsus sesuai dengan Amanat Otsus. Membuat orang Papua merasa ada jaminan masa depan didalam NKRI. Selain itu kehutanan dan lingkungan di Papua juga masih menjadi persoalan pelik, di antaranya Landgrabing atau perampasan tanah.
Masuknya perusahan-perusahan besar di Papua banyak berbenturan dengan persoalan hak adat, dengan begitu kerusakan lingkungan dan tangung jawab lingkungan menjadi persoalan yang selalu digumuli oleh masyarakat adat dan pekerja NGO lingkungan dan Hutan di Tanah Papua.
Provinsi Konservasi atau Kabupaten Konservasi semuanya berada dalam ancaman lingkungan yang serius. Lingkungan tidak terlepas juga dari masalah penguatan Indegenious People. Karena itu, Presiden yang baru di lantik nantinya perlu mengundang Masyarakat adat, NGO dan pers untuk membicarakan lingkungan dan kehutanan di tanah Papua dengan semua komponen.
Persoalan lingkungan dan kehutanan merupakan tumpuan dan harapan Masyarakat adat dan anak cucunya. Agar kita tindak meningalkan dosa lingkungan, dosa sosial kepada Masyarakat yang hidup dari tanah dan hutan mereka.
Selain sejumlah maslah itu, salah satu isu utama di tanah Papua adalah perdamaian yang masih dirindukan. rasa damai dan sejahtera yang harus diciptakan dan dihadirkan oleh seluruh pihak yang hadir, berdiam di atas tanah Papua.
Tanggung jawab pemerintah dan setiap orang yang hidup diatas tanah Papua yang damai, cerdas, sehat dan makmur adalah Impian dan dambaan. Termasuk solusi persoalan HAM kaitannya dengan pendekatan penanganan konflik dan keamanan di Tanah Papua. Hal itu diperlukan pendekatan dialog yang harmonis dan konstruktif dalam mengatasi sejumlah dinamika di Papua. (*)
Agustinus R. Kambuaya, Anggota DPD RI Terpilih 2024-2029
