Kelola Tambang, Muhammadiyah: Bukan Ikut-ikutan atau Tekanan
SinPo.id - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan, alasan Muhammadiyah memutuskan menerima tawaran konsesi atau izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah, bukan karena ikut-ikutan, atau mendapat tekanan dari pihak lain.
Namun, Muhammadiyah ingin menjadi role model agar pengelolaan tambang tidak merusak lingkungan hidup hingga menimbulkan disparitas sosial.
"Kalau kami mengambil langkah (menerima IUP Tambang), bukan karena ikut-ikutan, bukan karena tekanan sosial, semua aspek kami himpun jadi dasar pertimbangan kelola tambang," kata Haedar dalam jumpa pers, Minggu, 28 Juli 2024.
Haedar mengingatkan, Muhammadiyah juga tidak serta-merta menerima maupun menolak tawaran pengelolaan tambang dari pemerintah untuk organisasi kemasyarakatan (Ormas) keagamaan tersebut.
Sesuai karakter, selama dua bulan lebih, Muhammadiyah mengkaji masalah pengelolaan tambang, dengan berbagai kelompok pro dan kontra yang memiliki argumen dan alasan masing-masing.
Muhammadiyah selama ini mempunyai prinsip, langkah, dalam menerima, menolak dan melakukan apapun, harus berdasarkan ilmu dalam agama Islam yang jadi pedoman.
"Bahwa jangan bertindak, bersikap apapun tanpa ilmu, langkah kami juga berbasis pada pemikiran-pemikiran Muhammadiyah yang sesuai prinsip Islam Berkemajuan, serta melihat berbagai konteks kehidupan lokal dan nasional," kata dia.
Maka, dalam kajian Muhammadiyah, menampung semua argumentasi baik yang pro maupun kontra. Misalnya, dari kelompok kontra, sederet argumen disampaikan seperti masalah lingkungan, nasib masyarakat setempat dan soal potensi tambang ilegal yang memiliki banyak masalah.
"Bahkan ada sebagian kecil kelompok yang (menolak kelola tambang) menggelar demonstrasi, kami terbiasa situasi itu, demo, kritik sekeras apapun kami sikapi secara moderat dan terbuka," ujarnya.
Sementara, pihak pro, disebut memiliki argumentasi mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan tentang nilai positif dari pengelolaan tambang.
"Kami melihat nilai positif tambang itu seperti sebuah kehidupan, persis seperti itu juga pro-kontranya, bukan hanya soal tambang, tapi dunia politik, ekonomi, sosial budaya juga seperti itu dinamikanya," kata Haedar.
Dari hasil kajian berbagai aspek, lanjut Haedar, Muhammadiyah pun akhirnya menerima izin usaha pertambangan yang diberikan pemerintah, melalui berbagai pertimbangan disertai dengan sejumlah langkah yang akan ditempuh.
Sebagai bentuk kewaspadaan Muhammadiyah juga membentuk sebuah tim pengelolaan tambang yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy.
"Karena sikap kewaspadaan, kesaksamaan, kecermatan, yang kami lakukan menyusun, membikin tim pengelolaan tambang yang diketuai oleh Prof Muhadjir Effendy sebagai Ketua PP Muhammadiyah yang membidangi bisnis dan ekonomi, bukan sebagai Menko PMK," tuturnya.
