Pimpinan MPR dan Demokrat Bahas Pemilu hingga Darurat Politik Uang
SinPo.id - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan ada banyak hal yang dibahas dalam pertemuan pimpinan MPR dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Agenda kebangsaan hingga situasi politik menjelang Pilkada 2024 jadi fokus pembahasan dalam silaturahmi kebangsaan tersebut.
Bamsoet menyebut perlu adanya evaluasi dan koreksi selama untuk memperbaiki masa depan Indonesia mengenai kehidupan demokrasi Indonesia ke depan.
"Salah satu hasil silaturahmi kebangsaan yang dilakukan pimpinan MPR kepada para tokoh bangsa dan ketua partai politik, semuanya mengeluhkan pelaksanaan pemilu yang sangat sarat money politic dan berbiaya sangat tinggi. Bahkan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono menilai biaya politik semakin mahal. Karena itulah perlu dilakukan perbaikan," kata Bamsoet dalam keterangannya, Jakarta, Rabu, 17 Juli 2024.
Menurut Bamsoet, perbaikan sistem pemilu diharapkan bisa dilaksanakan dan diselesaikan pada awal pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Salah satunya, waktu pelaksanaan pileg dan pilpres.
Bamsoet menyebut dalam pertemuan itu, AHY mengusulkan pelaksanaan pileg harus dilakukan sebelum pilpres. Sehingga, yang dijadikan acuan dalam mengajukan pasangan capres adalah hasil pileg terbaru dengan mengikuti dinamika politik yang ada.
"Pada Pilpres 2024 yang baru kita lalui bersama, acuan pengajuan pasangan Capres adalah hasil Pileg lima tahun sebelumnya yaitu tahun 2019, sehingga dinilai sudah tidak up to date," katanya.
Dia juga menilai jika sistem demokrasi pemilihan langsung yang berdampak pada maraknya politik uang perlu dievaluasi kembali. Menurut Bamsoet, negara harus menilai apakah demokrasi saat ini lebih banyak manfaat atau malah mudarat bagi masyarakat.
"Sistem demokrasi langsung yang saat ini berlaku sudah memungkinkan terjadinya demokrasi transaksional dan salah satu faktor terpilihnya seorang pemimpin justru berdasarkan modal biaya dibandingkan dengan faktor lainnya. Harapan saya agar pemimpin kita lahir karena integritas dan kapasitas. Bukan karena isi tas nya," ucap Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan pemerintah juga perlu hadir untuk memberikan pendanaan yang layak bagi partai politik (parpol). Dia berpandamgan pendanaan negara kepada parpol merupakan hal penting.
Sebab, kata dia, parpol merupakan salah satu institusi demokrasi yang penting dan strategis. Mengingat, parpol memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab melakukan rekrutmen politik.
Sejauh ini, berdasarkan PP Nomor 1 Tahun 2018, negara hanya bisa memberikan bantuan pendanaan kepada parpol sebesar Rp1.000 per suara sah. Jumlah tersebut sangat kecil untuk pendanaan parpol.
Menurut hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan LIPI beberapa waktu lalu, idealnya negara membiayai partai politik sebesar Rp10 ribu per suara sah.
"Hasil kajian KPK dan LIPI tersebut sangat menarik untuk dielaborasi lebih jauh, sehingga partai politik tidak lagi terjebak dalam oligarki. Membersihkan partai politik dari torpedo oligarki kekuatan uang akan berefek pada kualitas pengambilan keputusan politik dalam melayani kepentingan rakyat yang lebih besar," kata Bamsoet.
Dalam pertemuan itu hadir juga beberapa tokoh politik seperti Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid, Syarifuddin Hasan, Hidayat Nur Wahid dan Amir Uskara. Sementara itu, pengurus Partai Demokrat yang hadir antara lain AHY, Sekjen Teuku Riefky Harsya, Bendahara Umum Renville Antonio, Waketum Benny K Harman, Wasekjen Jovan Latuconsina dan Kepala BPOKK Herman Khaeron.
