Peringatan Hari Buruh Internasional 2018, Berikut Catatan Penting Dari PPP!
Jakarta, sinpo.id - Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati Mengucapakan "Selamat Hari Buruh Internasional". Semoga buruh dan pekerja di Indonesia semakin sejahtera lahir dan batin demi masa depan keluarga yang lebih baik. Peringatan hari buruh menjadi momentum yang tepat untuk menyampaikan sejumlah refleksi atas persoalan yang terjadi di sektor buruh dan pekerja di Indonesia.
Ia pun menambahkan, bahwa Polemik soal Tenaga Kerja Asing (TKA) menjadi hal krusial di peringatan hari buruh ini. Sikap defensif pemerintah di satu sisi, serta temuan Ombudsman RI (ORI) di sisi lain, mengungkap sisi lain soal TKA. Poinnya memang ada persoalan di TKA di Indonesia. Kami berharap pemerintah segera menindaklanjuti temuan ORI tersebut. Tindak tegas siapa saja yang terlibat dlm proses masuknya TKA ilegal. Ini soal kedaulatan NKRI dan kedaulatan buruh Indonesia, ujarnya dalam keterangan kepada sinpo.id
Menurut Politisi PPP ini, Masalah pengawasan ketenagakerjaan juga harus ditingkatkan khususnya kepada perusahaan-perusahaan maupun proyek-proyek, juga menyangkut Kesehatan, dan Keselamatan Kerja (K3), jaminan sosial bagi pekerja, dan pengawasan terhadap pekerja anak. Tentang pengawasan ini Disnaker Provinsi harus proaktif melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kab/Kota. Karena PemProv lah yang bisa memberikan law enforcement.
Pengaturan TKA melalui Perpres 20/2018 harus dipastikan ada proses transfer knowledge antara TKA dengan pekerja Indonesia. Karena esensi dibolehkannya TKA ke Indonesia agar terjadi proses alih pengetahuan. Menteri Tenaga Kerja juga harus memastikan segera membuat aturan turunan terkait pelaksanaan Perpres tersebut. Untuk memastikan Perpres ini tidak missleading, imbuhnya.
Untuk itu, Menurut Okky, Pemerintah harus segera nenyesuaikan kebijakan di sektor ketenegakerjaan dengan era digitalisasi. Seperti bagaimana status pengemudi transportasi online dengan penyedia layanan aplikasi? Pemerintah harus membuat instrumen soal tersebut karena ratusan ribu pekerja di sektor ini harus mendapat perlindungan hukum ketenagakerjaan.
Ini pun berharap, Badan Latihan Kerja (BLK) juga harus melakukan pelatihan kepada calon pekerja dengan materi yang bermuatan komputerisasi agar proses link & match terjadi dengan baik.
Sekretaris Dewan Pakar DPP PPP ini, meminta Pemerintah juga harus punya data penyerapan tenaga kerja terbanyak dan yang berpotensi berkembang di sektor apa. Karena itu berkaitan dengan jenis pelatihan di BLK. Jadi pemerintah harus visioner
Sebagai Penutup, Anggota DPR RI Dapil Jakarta II ini, meminta BJPS Ketenegakerjaan harus lebih intensif melakukan sosialisasi kepada pekerja bukan penerima upah (PBU) terkait program-programnya agar pekerja jenis ini dapat terlindungi melalui program BPJS Ketenagkerjaan
