Tak Ingin Era Firli Cs Berulang, Publik Diminta Awasi Seleksi Dewas KPK
SinPo.id - Eks Penyidik KPK, Yudi Purnomo mengingatkan publik bahwa Pansel Capim KPK juga menyeleksi Dewan Pengawas KPK (Dewas).
Oleh karena itu, perhatian publik jangan hanya fokus terhadap proses seleksi calon pimpinan saja, tapi juga menitikberatkan proses seleksi anggota Dewas.
"Jangan lupakan juga seleksi Calon Dewas KPK oleh pansel yang sama. Sebab mereka mempunyai peran penting menjaga KPK dari dalam," kata Yudi Purnomo dalam keterangan persnya, Rabu, 17 Juli 2024.
Bagi Yudi, seleksi Dewas KPK penting dipantau agar mencegah sosok nirintegritas masuk jadi pengawas lembaga antirasuah tersebut.
"Seleksi Dewas tetap harus dipantau agar jangan sampai yang terpilih adalah orang orang yang tidak berintegritas dan mempunyai rekam jejak buruk sehingga alih-alih mengawasi kerja dan prilaku etik pimpinan dan pegawai KPK malah menjadi pelindung mereka yang melanggar etik," tegas dia.
Belajar dari pengalaman era Firli Bahuri Cs, Dewas KPK dinilai gagal menerapkan disiplin ketat untuk para pegawai dan pimpinan, mengingat ada pelanggaran berat yang dilakukan eks Komisioner KPK Lili Pintauli Siregar, dan Firli Bahuri.
"Kedepannya Dewas harus diisi orang orang yang berani menindak pegawai dan pimpinan KPK dengan sanksi dan hukuman tegas serta semangat zero tolerance terhadap pelanggar etik," jelas dia.
Publik juga harus sadar, bahwa seleksi dewas KPK kali ini merupakan yang pertama setelah UU KPK diganti pada 2019 lalu. Oleh karenanya, sosok jebolan seleksi dewas kali ini harus bisa membenahi serta menjaga KPK dari dalam.
ini pertama kalinya calon dewas KPK dipilih melalui proses seleksi setelah sebelumnya ditunjuk dan diangkat langsung oleh Presiden.
"Belajar dari Pimpinan KPK periode 2019-2024 (era Firli Bahuri) dimana banyak pelaporan kasus etik serta banyak diantaranya dibawa ke Sidang etik, tentu tidak akan jadi jaminan Pimpinan terpilih periode berikutnya juga tidak akan melanggar etik sehingga harus ada Dewas yang kuat dan berani menghukum
Pimpinan KPK yang melanggar etik," kata dia.
"Jangan salah pilih dalam memutuskan 10 calon anggota Dewas yang akan dibawa ke DPR sebab kerjanya bukan sekedar formalitas tetapi menjaga standar etik KPK tetap tinggi," tukasnya.
