DPR Usul Tambahan Biaya Operasional Prajurit yang Bertugas di Papua

SinPo.id - Komisi I DPR RI menggelar rapat dengan TNI. Sejumlah hal dibahas dalam rapat tersebut, salah satunya kenaikan uang operasional prajurit di Papua.

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan pihaknya dan TNI ada keinginan menaikkan uang operasional bagi prajurit yang bertugas di wilayah itu.

"Tadi kita ingin menaikkan uang untuk prajurit kita di Papua. Jadi uang operasional mereka," kata Meutya di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Rabu, 10 Juli 2024.

Meutya mengatakan biaya operasional prajurit di Papua akan ditambah Rp97 ribu. Tambahan biaya itu dihitung per hari.

"Rp97 ribu. Ya, tambahan uang operasional karena ini daerah khusus ya. Per hari," ucapnya.

Menurut Meutya, kenaikan uang operasional itu diusulkan karena biaya hidup di Papua mahal. Keputusan akhir dari hal tersebut ada di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Kan di sana mahal mahal, kan kita tahu di sana banyak konflik sehingga tentu harus berbeda dengan daerah lainnya. Nanti di Kemenkeu ya keputusan akhirnya," kata Meutya.

Hal senada disampaikan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Dia menyebut fokus pembahasan rapat adalah anggaran penanganan Papua.

"Masalah PDN (pinjaman dalam negeri) ya, PDN fokus anggarannya untuk menangani Papua, karena di Papua ini kan masalah nasional yang harus dibahas secara intensif," kata Agus.

Agus menyebut jika permasalahan di Papua kompleks. Selain ada gerakan separatis, ada masalah kesejahteraan masyarakat di Papua.

"Permasalahannya juga sangat kompleks. Selain di sana ada separatis bersenjata, juga masalah kesejahteraan masyarakat di sana juga," katanya.