Soal Rumah Dinas Anggota DPR, Roy Suryo Sependapat dengan Mendagri
Jakarta, sinpo.id - Anggota Komisi I DPR RI Roy Suryo mengaku sependapat dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, terkait usulan untuk menghentikan penyediaan rumah dinas bagi anggota DPR.
Roy pun juga tidak setuju dengan usulan DPR yang meminta pemerintah tidak lagi menyediakan fasilitas rumah dinas untuk anggotanya, dan digantikan dengan uang.
"Saya tidak setuju jika pemerintah mengganti rumah dinas anggota DPR dengan uang (sewa) kembali," kata Roy kepada sinpo.id melalui pesan singkatnya, Kamis (26/4/2018).
"Karena bagaimanapun juga pemerintah sudah secara baik merenovasi kompleks rumah dinas tersebut di tahun 2009 lalu," tambah politisi Partai Demokrat itu.
Lebih lanjut Roy mengatakan, daripada membuat isu ini menjadi polemik, alangkah lebih baiknya jika DPR menertibkan kembali penggunaan rumah dinas yang tidak sesuai fungsi.
"Misalnya justru ditempati oleh pihak-pihak yang tidak berhak," selorohnya.
Sebelumnya, DPR meminta pemerintah menghentikan penyediaan rumah dinas untuk anggotanya. Sebab, rumah dinas untuk anggota DPR tak pernah ditempati.
"Soal rumah dinas, kita ada pemikiran di pimpinan (DPR), pemerintah tidak perlu lagi menyediakan rumah dinas," kata Ketua DPR Bambang Soesatyo di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/4/2018).
Menanggapi hal tersebut Mendagri Tjahjo Kumolo tidak habis pikir mengapa DPR ingin pemerintah tidak usah menyediakan rumah dinas lagi. Sebagai gantinya, pimpinan DPR menilai lebih baik anggota DPR diberi uang ketimbang diberi fasilitas rumah dinas.
"Kalau dalam proses sekarang, kata DPR, mayoritas tidak menggunakan rumah ya jangan salahkan pemerintah, terus minta lagi dibuatkan apartemen yang lebih, rumah sudah ada kok, tolonglah dimanfaatkan," ucap Tjahjo kepada wartawan di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (25/4/2018).
