DPR Kritik Muhadjir yang Usulkan Kenaikan UKT untuk Mahasiswa Baru
SinPo.id - Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengritik Menko PMK Muhadjir Effendy yang mengusulkan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) memberlakukan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) kepada mahasiswa baru.
Cak Imin menyebut usulan tersebut justru dapat mengurangi minat generasi muda untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi.
"Saya kira tidak perlu pemerintah menaikkan UKT, termasuk ke calon-calon mahasiswa, mahasiswa-mahasiswa baru. Ini kan jadi beban ke mereka, mereka jadi berpikir ulang mau kuliah kalau biayanya mahal," kata Cak Imin dalam keterangan terulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu, 3 Juli 2024.
Ketua Umum PKB itu mengatakan pemerintah seharusnya memastikan biaya perkuliahan semakin murah, terjangkau, dan berkualitas. Sebab, tidak semua warga negara Indonesia mampu menyekolahkan anaknya hingga ke tingkat perguruan tinggi.
"Para orang tua juga masih banyak yang berpenghasilan rendah. Kalau biaya pendidikan tinggi ikutan tinggi, gimana mereka mau kuliah," ujarnya.
Menurutnya, tugas pemerintah menuju Indonesia Emas tahun 2045 adalah mencerdaskan bangsa dengan memberikan akses belajar yang mudah dan murah bagi seluruh masyarakat.
"Amanat UUD 1945 adalah tugas pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan malah berbisnis dengan mahasiswa melalui tarif UKT yang sangat mahal," kata dia.
Sebelumnya, Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI periode 2016-2019 Muhadjir Effendy meminta Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) agar kreatif dalam mencari sumber pendanaan kampus. Sehingga, tidak lagi bergantung pada alokasi anggaran pendidikan dari pemerintah.
Menurut Muhadjir, sejumlah PTN BH yang telah prominen dapat mengapitalisasi modal dari mahasiswa. Namun begitu, perlu ada subsidi silang antara mahasiswa baru dengan yang lebih lama.
"Nama besar PTN BH tinggal mengapitalisasi saja modalnya itu. Dan saya kemarin sampaikan, naikkan biaya itu jangan serta merta, jadi naikkan kepada mahasiswa baru saja, dan jangan naik sampai nanti selesai, sehingga orang tua punya kepastian. Kalau yang lama biar selesai sampai selesai," kata Muhadjir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Kerja (Panja) Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR dengan sejumlah eks menteri di Kompleks Parlemen, Jakarta.
