Komisi III DPR Pertanyakan Soal KPK Sepi OTT

SinPo.id - Anggota Komisi III DPR RI Benny K. Harman mempertanyakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah lama tidak melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Legislator Partai Demokrat itu meragukan bahwa tidak adanya OTT KPK bukan artinya kasus korupsi di Indonesia sudah berkurang. 

"Kita ingin tahu juga hal yang dulu, kita senang dulu pak OTT, Operasi Tangkap Tangan itu, tapi belakangan ini sepi. Apakah memang tidak ada OTT itu berarti berkurangnya korupsi atau apa? Ya dugaan saya tidak (berkurang korupsi)," kata Benny dalam rapat kerja Komisi III DPR bersama KPK pada hari ini, Senin 1 Juli 2024.

Hadir dalam rapat tersebut, Ketua KPK Nawawi Pomolango, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan Nurul Ghufron. Selain itu, Sekjen KPL Cahya Harefa, Deputi Penindakan dan Eksekusi Rudi Setiawan, dan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan.

Dalam kesempatan itu, Benny pun mempertanyakan KPK apakah menerima tekanan untuk tidak melakukan OTT atau tidak. Dia pun menjelaskan usulannya dulu mengenai OTT.

"Saya pernah usulkan OTT itu bukan untuk mencari kesalahan dan musuh politik, jangan. Dulu saya usulkan OTT ini bagian dari agenda untuk pencegahan. OTT dilakukan, tapi kemudian digelar kasusnya ini yang terjadi untuk kemudian dibuat kebijakan hentikan atau ditutup supaya jangan terjadi lagi," tutur dia.

Hanya saja, Benny menuturkan waktu itu ia dituduh karena kader Demokrat yang paling banyak terjaring OTT. Ia mengaku tidak mempermasalahkan itu lagi.

Benny menambahkan saat ini ia setuju dengan usulan Menko bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan soal OTT dalam konteks untuk kepentingan pencegahan korupsi.

"Saya belum lama ini pak LBP minta itu, saya setuju. Tapi, dalam konteks yang saya usulkan itu. Kasih peringatan satu kali, perbaiki sistem, perbaiki manajemen, kalau masih tetap nanti (melakukan), kita tangkap. Itu konteks," ucap Benny.