Data 800 Ribu Calon Mahasiswa Penerima KIP-Kuliah Hilang Dampak Server PDN Jebol

SinPo.id -  Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengumumkan, 47 domain layanan atau aplikasi di bidang pendidikan dan kebudayaan terdampak gangguan Pusat Data Nasional (PDN) karena diserang ransomware. Salah satu layanan yang terdampak adalah laman Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Gangguan ini terjadi saat pendaftaran KIP Kuliah untuk jalur mandiri perguruan tinggi sudah dibuka sejak Jumat 7 Juni 2024.

Pantauan Parlementaria pada Minggu 30 Juni 2024 menunjukkan bahwa laman KIP-Kuliah yang diakses melalui https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/ sampai saat ini belum bisa diakses. Bahkan, 800 ribu data calon mahasiswa pendaftar Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) ikut hilang..

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf menyayangkan hilangnya data tersebut akibat server Pusat Data Nasional (PDN) diretas peretas (hacker).

“Saya sangat menyayangkan bahwa data bisa hilang dan ini tentu terkait dengan PDN yang saat ini sedang kena hack,” kata Dede kepada awak media pada 30 Juni 2024.

Dia lantas menyinggung wacana pemerintah yang ingin menjadikan Indonesia menjadi hub-regional big data di Asia dan Pasifik.  Dari insiden hilangnya data negara, Politikus Partai Demokrat itu menilai Indonesia belum siap dengan big data.

“Ketika pemerintah belum siap untuk melakukan keamanan data, maka rasanya belum siap juga kita untuk melakukan Big Data,” ujar Dede.

“Saya sangat menyesal, kenapa. Karena Kemendikbudristek tidak membuat backup data terhadap data yang begitu banyak yang melibatkan data jutaan siswa-siswa yang ada di Indonesia”

Dede mengatakan peristiwa pembobolan data harus dijadikan pelajaran oleh pemerintah.  Dia menyebut melakukan backup data dan keamanan data sangat penting menuju digitalisasi.  Selain itu, Dede juga menyesali Kemendikbudristek yang tidak melakukan backup data. Pasalnya, data-data tersebut melibatkan data jutaan siswa Indonesia.

“Saya sangat menyesal, kenapa. Karena Kemendikbudristek tidak membuat backup data terhadap data yang begitu banyak yang melibatkan data jutaan siswa-siswa yang ada di Indonesia,” jelas Politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut.

"Apalagi jika kita masih menggunakan server atau software yang sifatnya adalah bekerja sama dengan negara lain,” sambung dia.