BKSAP DPR RI Tak Segan Ambil Tindakan Tegas Tanggapi Resolusi Kelapa Sawit Uni Eropa

Laporan:
Selasa, 24 April 2018 | 10:37 WIB
Foto: Istimewa
Foto: Istimewa

Jakarta, sinpo.id - Seperti sahabat yang dijerumuskan ke lubang hitam oleh sahabatnya sendiri, lalu ditinggal begitu saja di dalam lubang terdalam. Begitu mungkin kalimat yang tepat menggambarkan perasaan bangsa Indonesia menanggapi diratifikasinya Resolusi Sawit oleh Parlemen Eropa.

Padahal, Indonesia adalah mitra, sahabat bagi bangsa-bangsa Eropa dalam berbagai kerja sama bilateral dan uniteral sejak awal Tanah Air ini berdiri, 17 Agustus 1945.

Terus terang, isu ini merupakan isu yang kurang baik dan sangat merugikan Indonesia dan secara sistematis sudah dihembuskan Parlemen Eropa sejak tahun lalu.

Bahkan, Indonesia sudah mengutus perwakilan untuk melobi Uni Eropa terkait rencana penghapusan minyak kelapa sawit untuk bahan dasar biodiesel pada 2021. Mereka mengatakan bahwa biodiesel merupakan salah satu penyebab kerusakan alam atau deforestasi. Tentunya pernyataan tersebut langsung membuat citra minyak sawit jatuh hingga palung terdalam.

Menanggapi hal ini, Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen Nurhayati Ali Assegaf mengatakan resolusi ini tentunya akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Tidak hanya bagi pelaku industri kelapa sawit Tanah Air, tetapi juga petani hingga puluhan juta masyarakat Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada kelapa sawit.

Untuk diketahui pula, DPR telah membawa misi memperjuangkan kelapa sawit Indonesia ke Brussels, Belgia.

"Alasan utama dari resolusi tersebut adalah berkembangnya opini di Eropa bahwa kelapa sawit merupakan salah satu penyebab utama terjadinya deforestasi di negara-negara yang memiliki hutan tropis seperti Indonesia," jelas Nurhayati di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (23/4/2018).

Dengan begitu, resolusi tersebut dapat dipandang sebagai sebuah tindakan diskriminatif terhadap Indonesia akibat adanya kampanye negatif terhadap minyak kelapa sawit Indonesia.

Sementara itu anggota BKSAP DPR RI Fadel Muhammad dengan tegas mengatakan bahwa pemerintah harus segera meninjau ulang perdagangan dengan Uni Eropa. Sebab, sikap semena-mena seperti itu yang dapat membuat integritas bangsa ini hancur.

"Kita, DPR juga bisa buat resolusi buat mereka," ungkapnya melalui pesan singkat kepada sinpo.id.

"Indonesia bisa membeli barang-barang di tempat lain jika sikap Parlemen Uni Eropa seperti itu. Kalau mereka keras, Parlemen Indonesia juga bisa keras demi kepentingan rakyat Indonesia," tegas Fadel mengakhiri.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI