500 Jiwa Orang Suku Togutil Memilih Isolasi di Dalam Hutan Halmahera Barat
SinPo.id - The Asia Campaign Director at Survival International, Sophie Grig, mengungkap 400 hingga 500 jiwa orang Tobelo Dalam atau Suku Togutil, Halmahera Barat memilih mengisolasi mandiri di dalam hutan-hutan. Hal itu diungkap saat menemui Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di kediaman Ketua DPD RI, kawasan Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, pada Selasa 18 Juni 2024
"Saya kira dalam hal ini eksistensi orang yang mengisolasi mandiri harus menjadi perhatian serius pemerintah dalam hal proses pertambangan minerba mereka," papar Shopie dalam keterangannya.
The Asia Campaign telah lama memperhatikan Orang Tobelo Dalam. Pihaknya mendengarkan keluhan dan masalah yang mereka hadapi. Ada banyak hal yang menimbulkan masalah.
"Salah satunya keberadaan perusahaan tambang yang mengganggu hutan tempat hidup mereka," ujarnya.
Shopie merespon positif pernyataan Ketua DPD RI dalam rilis resminya terkait perlindungan Orang Tobelo Dalam atau Suku Togutil, yang masuk ke areal pertambangan lantaran diduga kuat hutan tempat tinggal mereka tergusur.
"Menurut catatan kami, hal itu adalah satu-satunya pernyataan yang keluar dari Lembaga Negara di Indonesia Sebab, hutan telah menjadi tempat mereka hidup. Dan berdasarkan data lapangan yang kami miliki, zona hidup mereka semakin tergusur oleh kawasan pertambangan," kata dia.
Shopie meminta agar Pemerintah Indonesia memperhatikan dengan baik mengenai nasib masyarakat yang secara internasional disebut 'orang yang mengisolasi mandiri' ini. Dunia internasional, lanjut Shopie, akan melihat bagaimana proses dari mineral di Indonesia dihasilkan.
Apabila terindikasi perusakan lingkungan, menggusur hutan orang yang mengisolasi mandiri dan hal lain yang termasuk kategori kejahatan lingkungan, maka hal itu akan menjadi persoalan tersendiri.
"Tahun 2016-2022 terjadi kerusakan hutan yang hebat oleh aktivitas pertambangan yang semakin meluas. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menemukan lebih dari 25 pelanggaran yang dilakukan perusahaan tambang. Dan pada tahun 2022-2024 mereka (perusahaan tambang) mendapat rapor merah dari KLHK," tuturnya
Oleh karenanya, Shopie mengusulkan beberapa solusi atas permasalah yang dihadapi oleh Orang Tobelo Dalam. Pertama, tidak boleh ada kegiatan pertambangan di wilayah hutan yang dihuni oleh orang yang mengisolasi mandiri. Kedua, tidak boleh ada upaya untuk menghubungi atau mempengaruhi mereka. Ketiga, tidak boleh ada pemaksaan merusak hutan tempat mereka bergantung hidup.
"Keempat, Survival International berharap DPD RI dapat mendukung upaya untuk menciptakan kawasan 'daerah tak tersentuh' (no go zone) untuk melindungi keberlangsungan hidup mereka," harap Shopie.
Kelima, Shopie berharap DPD RI dapat menyurati dan berbicara kepada Presiden, Kementerian terkait dan perusahaan tambang itu sendiri terkait hal ini.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPD RI didampingi Ketua Badan Akuntabilitas Publik Tamsil Linrung, Pimpinan Komite II Bustami Zainudin, anggota Komite III Abdi Sumaithi dan Staf Khusus Ketua DPD RI, Sefdin Syaifudin serta staf ahli bidang internasional, Pitan Daslani.
