SinPo.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI membeberkan strategi dalam pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 mendatang. 

Anggota Bawaslu RI Totok Haryono menyebut, salah satu strategi dengan pelembagaan konflik musyawarah dalam penyelesaian sengketa pemilihan.

Hal itu disampaikan Totok dalam Rapat Koordinasi Prioritas Nasional 2024 Tentang Strategi Penanganan Terpadu Potensi Risiko Pilkada Serentak Tahun 2024 Dalam Rangka Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional di Jakarta,  pada Kamis, 13 Juni 2024.

"Konflik kita lembagakan menjadi musyawarah dan diterjemahkan ke dalam Perbawaslu," kata Totok. 

Menurut Totok, demokrasi memberikan kesempatan bagi semua orang untuk bermusyawarah, sehingga Bawaslu memiliki dua cara musyawarah, yakni terbuka dan tertutup untuk menyelesaikan konflik pada Pilkada 2024.

"Jika ada konflik di Pilkada ada dua cara yaitu musyawarah terbuka dan tertutup sehingga sengketa antar peserta atau peserta dengan penyelenggara bisa kita lembagakan dan ada outputnya yaitu penyelesaian konflik,” ungkap dia. 

Dia pun berujar, jika semua pihak netral seperti yang diatur dalam undang-undang Pemilu atau pun Pilkada 2024, maka akan menjadi aman dan lancar.

"Sepanjang semua pihak, TNI-Polri, ASN, penyelenggara pemilu dan yang diatur dalam undang-undang netral serta tidak ada intervensi maka yakinlah pemilu atau pemilihan semuanya aman,” tandasnya.