1000 Days Fund Perjuangkan Payung Kebijakan bagi Kader Posyandu dan Ibu Hamil untuk Tekan Angka Stunting

SinPo.id - Lembaga swadaya masyarakat (LSM) 1000 Days Fund menegaskan pentingnya penguatan kader Posyandu dalam kebijakan pencegahan dan penurunan angka stunting di Indonesia. hal ini menjadi pembahasan utama pada kegiatan focus group discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Indonesian Youth Council for Tactical Changes (IYCTC) pada Jumat, 17 Mei 2024. 

1000 Days Fund menjadi salah satu dari 11 LSM yang ikut terlibat dalam FGD yang bertajuk “Mengarusutamakan Kesehatan dalam Kebijakan untuk Kebajikan” tersebut. Pada kegiatan ini, 1000 Days Fund sebagai LSM yang berfokus pada isu stunting memberikan lima rekomendasi terkait prioritas kebijakan pemerintah dalam lima tahun ke depan. 

“Dengan penurunan angka stunting yang stagnan, kita membutuhkan dukungan kebijakan payung tepat sasaran yang dapat memastikan masyarakat memahami apa itu stunting dan pencegahannya. Langkah ini penting untuk mendorong perubahan perilaku positif di rumah tangga demi mencapai kualitas 1.000 hari pertama kehidupan yang baik,” ujar COO 1000 Days Fund dr. Rindang Asmara dalam keterangannya yang diterima, Sabtu, 18 Mei 2024.

Lima poin rekomendasi kebijakan tersebut diantaranya adalah memperkuat peranan kader Posyandu, regulasi nasional terkait formalisasi dua kader di Puskesmas pembantu (Pustu) desa, memastikan kader mendapatkan supervisi, pelatihan, kelengkapan alat, insentif, dan berkelanjutan, serta pemberian Suplemen Multi Mikronutrien (MMS) kepada ibu hamil.

Melalui kegiatan ini, 1000 Days Fund berharap hasil diskusi dan rekomendasi kebijakan yang telah disampaikan dapat memperkuat langkah strategis pencegahan stunting secara nasional. “Dengan implementasi kebijakan yang tepat dan dukungan berkelanjutan, Posyandu dan pemenuhan gizi ibu dapat menjadi pilar utama dalam upaya pencegahan stunting di Indonesia.” tutur Rindang.

Sekretaris PP ‘Aisyiyah/Komisioner KPAI Diyah Puspitarini yang menjadi salah satu fasilitator dalam kegiatan diskusi terkait isu stunting tersebut mengatakan, dukungan kebijakan nasional dan kolaborasi masyarakat sipil terhadap peningkatan kapasitas kader Posyandu dan ibu hamil dalam percepatan penurunan stunting sangat diperlukan.

Kebijakan yang berpusat pada kedua hal tersebut dapat membantu pihak yang terlibat secara langsung dalam pencegahan stunting seperti ibu, kader Posyandu dan peran masyarakat untuk memastikan kualitas 1.000 hari pertama kehidupan sangat penting. 

“Menyelesaikan persoalan stunting merupakan siklus hidup yang saling berkaitan. Di antaranya peran budaya di Indonesia sangat besar seperti perkawinan anak, pola pikir patriarki, pendidikan, dan juga peran tokoh agama dan tokoh masyarakat," paparnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif IYCTC Manik Marganamahendra menyebut, penentuan arah kebijakan nasional pencegahan stunting yang tepat sasaran menjadi salah satu tantangan utama dalam pencapaian penurunan angka stunting. 

"Kerja sama antara pemerintah dengan lembaga swadaya masyarakat sebagai pihak yang menyuarakan isu-isu penting seperti stunting menjadi krusial bagi pemerintah untuk dapat melakukan evaluasi dan menyusun kebijakan yang lebih efektif,” ujarnya.

Sebagai informasi, berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes), 1 dari 5 anak di Indonesia mengalami stunting. Prevalensi stunting dipengaruhi berbagai faktor pada periode sebelum kelahiran, periode kelahiran, setelah kelahiran, terutama ibu hamil yang berisiko kekurangan energi kronis (KEK) dan pemeriksaan kehamilan.

Dalam pencegahan stunting, edukasi yang dilakukan oleh kader Posyandu bagi ibu dan keluarga merupakan bagian penting dalam memengaruhi pola asuh orang tua dan mengoptimalisasi pertumbuhan anak pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK). Lebih dari itu, berat badan lahir rendah (BBLR) dan asupan gizi juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam pencegahan stunting.

FGD yang diselenggarakan oleh IYCTC merupakan forum interaktif yang menyediakan wadah bagi masyarakat sipil dalam ranah kesehatan untuk menyampaikan rekomendasi secara langsung kepada pemangku kebijakan pada tingkat legislatif maupun eksekutif.