Menlu Retno: OKI Utang Kemerdekaan pada Palestina

SinPo.id - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi mengajak seluruh anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk terus menyuarakan hak-hak warga Palestina. 

Menurut dia, negara-negara Arab harus menjadikan kemerdekaan Palestina sebagai syarat normalisasi hubungan dengan Israel.

"OKI berhutang kemerdekaan kepada rakyat Palestina. Saya ingin mengingatkan kita akan inisiatif perdamaian Arab dan keputusan OKI bahwa perdamaian dengan Israel hanya akan mungkin terjadi jika Israel mengakhiri pendudukannya atas Palestina," kata Retno pada konferensi tingkat tinggi (KTT) OKI di Gambia, dalam keterangannya pada Minggu, 5 Mei 2024. 

Retno menyampaikan, keputusan tersebut memberikan pesan yang kuat kepada Israel,  yang tanpa kemerdekaan Palestina tidak akan ada hubungan diplomatik. Dan, keputusan ini harus dipertahankan.

Retno menyayangkan, selama tujuh bulan terakhir, dunia telah menyaksikan kekejaman terburuk dalam sejarah modern. Dimana, lebih dari 34 ribu warga Palestina dibunuh oleh Israel yang merupakan genosida. Kemudian, bantuan kemanusiaan juga selalu dihambat Israel.

Ancaman Israel untuk menyerang Rafah terus berlanjut. Ditambah lagi keanggotaan Palestina di PBB terus diblokir Israel melalui sekutunya, Amerika Serikat (AS). 

Dalam situasi sulit ini, OKI harus bersatu membela keadilan dan kemanusiaan bagi rakyat Palestina.

Pertama, jangan biarkan perhatian OKI terpecah. Fokus OKI harus tetap bersatu dalam membantu Palestina. Organisasi ini harus mempertahankan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat di Gaza dengan cara apa pun yang diperlukan untuk melanjutkan dukungan terhadap organisasi untuk pengungsi Palestina atau UNRWA.

Karena itu, tutur Retno, jaring pengaman keuangan Islam yang disepakati di OKI harus segera diaktifkan.

Kedua, terus mendorong gencatan senjata segera dan permanen. Hal ini akan menjadi terobosan dalam menghentikan meningkatnya korban jiwa dan meringankan penderitaan kemanusiaan. 

Termasuk juga penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi negosiasi yang adil menuju solusi dua negara.

Ketiga, mencegah eskalasi lebih lanjut. OKI perlu fokus pada penanganan bencana kemanusiaan di Palestina dan menahan diri dari konflik terbuka. 

OKI harus menjamin stabilitas kawasan dan dunia. Persatuan OKI harus berkontribusi pada perdamaian, bukan memperburuk krisis.

Selain itu, Retno juga menyuarakan pembangunan daya saing dan pemenuhan hak-hak perempuan, termasuk di Afghanistan. OKI menghadapi tantangan besar dalam mempersempit kesenjangan pembangunan.

Beberapa negara anggota sedang bergulat dengan kemiskinan yang meluas dengan 21 dari 46 negara berkembang merupakan anggota OKI. 

Indonesia mendesak keterlibatan sektor swasta yang lebih besar di OKI melalui peningkatan kesepakatan perdagangan dan investasi.

Dalam konteks ini, Indonesia akan menjadi tuan rumah Forum Indonesia-Afrika ke-2 pada September ini di Bali. Pemberdayaan perempuan dan akses terhadap pendidikan berkualitas juga penting untuk pembangunan OKI yang inklusif.

Hal ini harus menjadi prioritas OKI dan juga mempromosikan hak pendidikan perempuan di Afghanistan. 

Perempuan di Afghanistan dan belahan dunia lainnya berhak mendapatkan persamaan hak dan isu perempuan harus diarusutamakan dalam kebijakan dan kegiatan OKI.

Indonesia telah menawarkan beasiswa bagi perempuan dan anak perempuan Afghanistan, berbagi praktik terbaik mengenai kurikulum madrasah dengan UNAMA, dan memberikan 10 juta dosis vaksin polio untuk anak-anak Afghanistan.

Indonesia menyerukan OKI mengambil tindakan lebih banyak untuk memberikan dampak yang lebih luas di Afghanistan

"Tantangan yang kita hadapi belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, dengan memupuk persatuan dan solidaritas di antara kita, kita akan menyelesaikan tantangan yang dihadapi Palestina dan seluruh negara anggota OKI," tukasnya.