Mendagri Ingatkan Pemda Jangan Terlena Meski Inflasi Nasional Terkendali

SinPo.id - Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) agar tidak terlena meski inflasi nasional terkendali sebesar 3,05 persen secara year on year pada Maret 2024. 

Pemda diminta tetap waspada mengingat angka inflasi di masing-masing daerah masih beragam, sehingga upaya pengendalian perlu terus dilakukan.

“Kita jangan terlena dengan angka ini, karena inflasi dari bulan ke bulan, Februari ke Maret itu adalah 0,52 persen,” ujar Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dikutip Selasa, 30 April 2024.

Tito menilai, kenaikan inflasi dari Februari ke Maret 2024 tersebut merupakan dampak dari momen Ramadan dan Idulfitri yang membuat permintaan terhadap barang meningkat. 

Selain itu, situasi global seperti adanya perang Rusia dengan Ukraina dan konflik di Timur Tengah juga turut mempengaruhi pola supply dan demand di tingkat internasional.

Lebih lanjut, Tito mengungkapkan, tak sedikit daerah yang saat ini angka inflasinya masih di atas 3,05 persen. Dirinya pun memberikan atensi terhadap daerah-daerah yang inflasinya tinggi agar segera melakukan langkah pengendalian.

Ia pun membeberkan sejumlah provinsi, kabupaten, dan kota yang saat ini inflasinya tinggi. Di tingkat provinsi, yakni Papua Barat, Gorontalo, Papua Tengah, Sumatera Barat, Jambi, Sulawesi Utara, Papua Selatan, Sumatera Utara, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.

Kemudian kabupaten tertinggi, yakni Minahasa Selatan, Tolitoli, Pasaman Barat, Labuhanbatu, Minahasa Utara, Gorontalo, Kerinci, Rembang, Nabire, dan Kampar. Lalu di tingkat kota, yakni Sibolga, Padangsidimpuan, Bekasi, Gunungsitoli, Pematangsiantar, Ternate, Medan, Tangerang, Dumai, dan Batam.

Di lain sisi, Tito juga telah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai perkembangan komoditas yang perlu menjadi atensi. Hal itu seperti beras, daging ayam ras, telur ayam ras, jagung, bawang merah, dan cabai. 

Presiden, lanjut Tito, selalu mengecek perkembangan harga pangan di sejumlah daerah. Pengecekan tersebut akan terus berlangsung, sehingga perlu menjadi perhatian Pemda.