Menlu: Perlu Kerja Sama Antarnegara Berantas Judi Online

SinPo.id - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan, judi online merupakan kejahatan transnasional yang terhubung dengan negara lain. Karenanya, diperlukan kerja sama dengan pemerintah khususnya di negara-negara kawasan Asia Tenggara untuk memberantasnya.

"Karena korbannya tidak hanya WNI, tetapi juga warga negara-negara di Asia Tenggara dan bahkan warga negara RRC pun menjadi salah satu korban dari kejahatan transnasional ini," kata Retno di Jakarta pada Sabtu, 27 April 2024.

Retno menegaskan, merupakan tugas Kemenlu melindungi WNI di luar negeri, juga termasuk dari kejahatan judi online. Tugas ini pun sudah dilakukan sejak beberapa tahun terakhir, termasuk dengan upaya memulangkan WNI korban judi online yang berada di Kamboja.

"Saya bertemu langsung dengan Kepolisian Kamboja, dengan Menteri Dalam Negeri Kamboja, dengan Menlu Kamboja untuk mengeluarkan korban WNI dan Pemerintah Kamboja sangat membantu upaya penuh kita untuk mengeluarkan WNI kita sebagai korban dari judi online," tuturnya.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo, pada rapat terbatas pada Kamis pekan lalu, memerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online.

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menjelaskan, Satgas Pemberantasan Judi Online nantinya melibatkan seluruh kementerian/lembaga, yang terbagi atas beberapa aspek yaitu penegakan hukum, pengaturan ruang siber, dan pengawasan transaksi keuangan.

"Penegakan hukum jelas kita akan melibatkan Polri, Kejaksaan, dan Kemlu (Kementerian Luar Negeri), karena kenapa Kemlu, karena kita harus bekerja sama dengan luar negeri, mungkin membuat satu MoU. Ini mungkin satu bagian dari tugas yang akan kami lakukan," kata Hadi Tjahjanto.

Menurut dia, peran Kemlu juga penting karena saat ini banyak situs/laman judi online yang servernya di luar negeri, termasuk juga bandar judi sebagian besar ada di luar negeri.

Untuk langkah awal, negara-negara yang menjadi sasaran ada di kawasan Asia Tenggara.