APBN RI Surplus Capai Rp8,1 Triliun pada Maret 2024

Laporan: Khaerul Anam
Sabtu, 27 April 2024 | 06:38 WIB
Menkeu Sri Mulyani (SinPo.id/MK)
Menkeu Sri Mulyani (SinPo.id/MK)

SinPo.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan kinerja APBN yang mencatatkan surplus Rp8,1 triliun hingga penghujung Maret 2024.

Meskipun surplus, angka tersebut dilaporkan terus menurun. Padahal surplus APBN per 15 Maret 2024 lalu tercatat sebesar Rp22,8 triliun atau 0,1 persen dari produk domestik bruto (PDB).

“Jadi kalau kita lihat APBN kita masih surplus di 0,04 persen dari GDP. APBN untuk tahun 2024 di desain defisitnya di level 2,29 persen atau Rp522,8 triliun,” ungkap Menkeu Sri dalam Konferensi Pers APBN Kita, di Gedung Kemenkeu, Jumat, 26 April 2024.

Sri Mulyani menjelaskan, realisasi pendapatan atau penerimaan negara hingga Maret 2024 mencapa Rp620,01 triliun, atau setara dengan 22,1 persen dari target APBN. Nilai tersebut, katanya, terkoreksi 4,1 persen dari periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy).

Menurutnya, terkoreksinya penerimaan negara ini salah satunya bersumber dari perlambatan penerimaan pajak akibat penurunan signifikan harga komoditas pada tahun 2023 yang akibatnya baru dirasakan pada tahun ini.

“Hal ini terutama terlihat dari perlambatan bruto PPh non migas, dan penurunan PPh Migas. Sementara itu, kinerja bruto PPN dan PPnBM yang positif sejalan dengan baiknya aktivitas ekonomi,” jelasnya.

Adapun pendapatan negara yang bersumber dari pajak mencapai Rp 393,91 triliun atau 19,81 persen dari target APBN 2024. Ia merinci PPh Non Migas tercatat mencapai Rp220, 42 triliun, PPN & PPnBM Rp155,79 triliun, PBB & pajak lainnya Rp3,17 triliun, dan PPh Migas Rp14,53 triliun. Sementara itu penerimaan negara dari sisi bea dan cukai mencapai Rp69 triliun.

Di sisi lain, belanja negara hingga akhir Maret 2024 mencapai Rp611,9 triliun atau setara 18,4 persen dari pagu APBN. Anggaran belanja tersebut melonjak cukup tinggi yakni 18,4 persen dari periode yang sama pada tahun lalu. Menurutnya peningkatan belanja negara disebabkan adanya belanja-belanja front loading seperti belanja untuk penyelenggaraan pemilu.

Meskipun surplusnya terus menurun, namun APBN masih mencatatkan surplus keseimbangan primer sebesar Rp122,1 triliun. Surplus keseimbangan primer adalah total pendapatan negara dikurangi pengeluaran negara, di luar pembayaran utang.

“Dengan situasi itu, keseimbangan primer kita masih surplus Rp122,1 triliun. Ini surplus namun kalau dibandingkan tahun lalu surplusnya sudah menurun, karena tahun lalu di Maret surplusnya di Rp228,3 triliun, berarti surplusnya menurun 46,5 persen,” terangnya.sinpo

Komentar: