Sejumlah Negara Ikuti Langkah Indonesia Suarakan Penundaan Kebijakan EUDR

SinPo.id - Sejalan dengan upaya penolakan terhadap kebijakan yang dilakukan Indonesia dan Malaysia terhadap kebijakan EU Deforestation-Free Regulation (EUDR) yang dirancang Uni Eropa, sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat (AS) ikut menyuarakan penundaan kebijakan tersebut.

Pasalnya, kebijakan tersebut dinilai menjadi salah satu tantangan yang dapat merugikan komoditas perkebunan dan kehutanan, termasuk kelapa sawit, serta dapat mengecilkan berbagai upaya dan komitmen Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan yang menyangkut isu perubahan iklim.

“Implementasi EUDR jelas akan melukai dan merugikan komoditas perkebunan dan kehutanan yang begitu penting buat kami seperti kakao, kopi, karet, produk kayu dan minyak sawit,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dikutip Kamis 25 April 2024.

Lebih lanjut, pernyataan keberatan terhadap kebijakan EUDR juga sejalan dengan pandangan Menteri Pertanian UE. Bahkan sebanyak 20 dari 27 Menteri juga menyerukan untuk dilakukan penundaan EUDR, pada Pertemuan Dewan Agriculture Fisheries Council Configuration (AGRIFISH) beberapa waktu lalu.

“Amerika bipartisan menentang EUDR, jadi EUDR yang diinisiasi oleh Indonesia di kunjungan bersama antara Menko Perekonomian dan PM Malaysia, itu terus mendapatkan dukungan dari like-minded countries beberapa waktu lalu. Baik Republikan maupun Demokrat juga mempertanyakan EUDR. Jadi like-minded countries terinspirasi apa yang dilakukan Indonesia dan Malaysia,” ungkapnya.

Selain sorotan dan kritik yang disampaikan Amerika Serikat dan Asosiasi Pertanian Eropa terhadap kebijakan EUDR tersebut, gelombang kekhawatiran juga diutarakan oleh berbagai negara-negara seperti India dan Brazil.