MPR Minta Ancaman Pornografi Anak Ditangani Secara Menyeluruh
SinPo.id - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat (Rerie) menilai penanganan dan mitigasi kasus pornografi anak harus dilakukan secara menyeluruh. Caranya bisa dilakukan dengan membentuk satuan tugas (satgas) melibatkan kementerian dan lembaga yang mampu mengakselerasi perlindungan terhadap setiap warga negara dari dampak pornografi di Tanah Air.
"Temuan maraknya kasus pornografi anak ini harus segera ditangani dengan langkah masif dan terukur sehingga mampu menciptakan sistem perlindungan yang menyeluruh bagi generasi penerus bangsa," kata Rerie dalam keterangan tertulis, Jakarta, Sabtu, 20 April 2024.
Berdasarkan catatan National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), lebih dari 5.000.000 temuan konten terkait dengan pornografi anak Indonesia.
Data tersebut, kata Rerie, mengungkapkan jumlah kasus pornografi anak di Indonesia masuk dalam peringkat empat di dunia dan peringkat dua terbanyak di lingkungan Asia Tenggara atau negara-negara ASEAN.
Menurut dia, upaya pemerintah untuk menangani kasus pornografi anak mulai dari tahap pencegahan, penanganan, penegakan hukum, hingga pascakejadian itu harus mendapat dukungan semua pihak.
Rerie juga berpendapat bahwa pelibatan sejumlah kementerian dan lembaga dalam penanganan kasus pornografi anak menuntut sinergitas yang baik lintas sektoral.
Legislator dari Dapil Jawa Tengah II itu mengharapkan komitmen yang tinggi dari pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah dalam penanganan kasus-kasus pornografi anak di Tanah Air agar dapat terwujud.
Rerie menekankan masa depan bangsa ini sangat tergantung pada kualitas anak-anak atau sumber daya manusia (SDM) yang akan menjadi generasi penerus pada masa datang.
Dia sangat berharap proses tumbuh kembang anak bangsa menjadi generasi penerus yang berdaya saing dapat berjalan sesuai dengan harapan.
Rerie berpendapat mengedepankan berbagai upaya secara konsisten untuk meningkatkan kualitas SDM nasional harus menjadi pemahaman bersama demi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi nilai-nilai warisan pendahulu bangsa, sekaligus dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
