PDIP Terbuka Siapa pun yang Ingin Maju Pilgub Jakarta

SinPo.id - Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengatakan partainya sedang menjaring bakal calon untuk diusung maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024. PDIP membuka pintu bagi siapa pun yang ingin mendaftarkan diri.

"Untuk urusan pilkada, sekarang kita lagi menjaring. Dengan siapa pun kita terbuka," kata Djarot di Jakarta, Selasa, 16 April 2024.

Dia mempersilakan siapa pun yang memiliki semangat untuk membangun Jakarta dan memiliki kemampuan serta integritas untuk mendaftarkan diri di kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), maupun Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan.

"Jadi, sekarang prinsipnya pemimpin itu kan berasal dari rakyat. Kita jaring dari rakyat. Silakan untuk mendaftarkan diri," kata Djarot.

Setelah pendaftaran, kata Djarot, PDIP akan menyaring dan mewawancarai calon-calon yang telah mendaftarkan diri.

"Kita membuka pendaftaran. Lalu, setelah itu akan dilakukan penyaringan dan wawancara. Tentu saja masih banyak tokoh-tokoh yang mampu untuk membawa Jakarta menjadi lebih baik," katanya.

Mengenai kemungkinan Menteri Sosial Tri Rismaharini maju pada Pilkada Jakarta, Djarot menegaskan PDIP memiliki banyak kader potensial selain Risma.

"Selain Bu Risma, ada banyak tokoh-tokoh potensial, baik dari internal maupun eksternal," ucapnya.

Djarot meminta masyarakat menunggu partainya untuk mengumumkan nama-nama kader yang akan dijagokan pada Pilkada Jakarta 2024.

Mengenai Pilkada Jawa Tengah, Djarot mengatakan bahwa Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Bambang Wuryanto atau akrab disapa Bambang Pacul tidak berkenan untuk ikut dalam kontestasi tersebut.

"Beliau katanya tidak berkenan," ujarnya.

Dia mengungkapkan pihaknya juga masih melakukan proses penjaringan bakal calon gubernur, bupati, dan wali kota untuk pilkada di Jawa Tengah.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan menggelar Pilkada Serentak 2024 di 37 provinsi di Indonesia. Satu provinsi, yakni Daerah Istimewa Yogyakarta tidak melaksanakan pilkada langsung.

Kemudian, dari 514 kabupaten/kota, hanya 508 kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada serentak, sementara enam kabupaten/kota administratif di DKI Jakarta tidak ada pilkada langsung.