Selain Saham, Pemerintah Minta Freeport Bangun Smelter di Papua
SinPo.id - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah meminta PT Freeport membangun smelter di Papua, demi meningkatkan perekonomian di wilayah tersebut. Hal inilah yang menyebabkan diskusi masih berjalan alot dengan Freeport.
"Selama ini kan Freeport membangun smelter di luar Papua, padahal tambangnya di Papua. Kami kan ingin untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi di Papua," kata Bahlil dalam acara open house di kediamannya di Jakarta pada Rabu, 10 April 2024.
Selain itu, pemerintah juga tengah melakukan negosiasi penambahan divestasi saham senilai 10 persen. Saat ini, Indonesia telah memiliki 51 persen saham Freeport. Sehingga nanti totalnya menjadi 61 persen saham.
"Pada masa kontrak tahap kedua selesai, nanti kita punya penambahan kembali 10 persen, jadi 61 persen," tuturnya.
Jadi, lanjut Bahlil, jika Indonesia mempunyai saham mayoritas, maka namanya bukan lagi Freeport McMoran, tetapi Freeport Indonesia. "Jadi kalau punya kita sendiri mau kita perbanyak kenapa kita bikin susah diri gitu loh," ucapnya.
Bagi Bahli, Freeport harus harus mau melakukan hal tersebut.
"Ya harus mau (McMoran), negara, negara kita kok. Saya salah satu yang menegosiasikan itu, jadi Insya Allah," tutur dia.
Terlebih, Presiden Joko Widodo menargetkan, agar proses negosiasi ini selesai pada Juni 2024. "Kalau bos saya sudah begitu, saya ikut bos saya lah," tukas dia.
