MK Tanya Airlangga Hubungan Bansos dengan Peningkatan Suara Golkar
SinPo.id - Sebanyak dua hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Arief Hidayat dan Daniel Yusmic Foekh mempertanyakan kaitan antara penyaluran program bantuan sosial (bansos) dengan dampak elektoral signifikan raihan suara Partai Golkar ke Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
Pertanyaan itu dilontarkan dalam sidang lanjutan sengketa PHPU Pilpres 2024 di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat, 5 April 2024.
Arief menilai, dari persidangan ini didapatkan informasi bahwa penyaluran bansos lebih berdampak kenaikan elektoral pileg dibandingkan pilpres. Dia pun menyinggung suara Partai Golkar melesat pada Pileg 2024.
"Ternyata dari berbagai diskusi dalam persidangan ini muncul bansos ini lebih berkaitan dengan elektoral pada pileg legislatif. Nah, ini mungkin Pak Airlangga nanti bisa anu. Jadi partai yang naik pesat suaranya adalah Golkar. Nah, ini yang mungkin nanti bisa direspons," kata Airef.
Sementara itu, Daniel mempertanyakan meroketnya suara Golkar apakah ada kaitannya dengan jabatan Airlangga di pemerintahan.
Pangkalnya, Airlangga selain menjabat Menko Perekonomian juga sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Sepengetahuan Daniel, realisasi pemulihan ekonomi nasional sampai tahun 2021 mencapai Rp 172,35 triliun.
Oleh karena itu, Daniel menanyakan apakah Airlangga masih menduduki jabatan ketua komite tersebut.
Menurutnya, hal itu perlu dijawab mengingat sorotan Hakim Arief Hidayat terkait insentif elektoral bansos itu juga berkaitan dengan jabatan Airlangga.
"Apa yang disampaikan Yang Mulia Prof Arief seolah-olah ada korelasinya, karena jabatan Bapak ini kemudian suara Partai Golkar naik signifikan. Mungkin bisa memberikan konfirmasi terkait dengan jabatan Bapak, apakah masih sampai saat ini menduduki jabatan tersebut atau tidak?" tanya Daniel.
