HARI RAYA PASKAH

Hari Paskah, Uskup Agung Soroti Kasus TPPO hingga Korupsi

Laporan: Tio Pirnando
Minggu, 31 Maret 2024 | 16:12 WIB
Uskup Agung Jakarta, Ignatius Kardinal Suharyo (tengah). (Foto: SinPo.id/Antara)
Uskup Agung Jakarta, Ignatius Kardinal Suharyo (tengah). (Foto: SinPo.id/Antara)

SinPo.id - Uskup Agung Jakarta, Ignatius Kardinal Suharyo, menyoroti pelbagai masalah yang terjadi Indonesia belakangan ini. Di antaranya masih marak terjadi tindak pidana perdagangan orang (TPPO). 

"Hari-hari ini banyak berita mengenai tindak pidana perdagangan orang, bahkan bukan yang menyangkut saudara-saudara kita yang kurang beruntung, tapi orang-orang yang mempunyai pendidikan tinggi, mengerikan," kata Suharyo dalam konferensi pers usai memimpin ibadah Hari Raya Paskah 2024 di Gereja Katedral, Jakarta Pusat, Minggu, 31 Maret 2024. 

Selain itu, Suharyo juga menyinggung praktik korupsi yang ramai jadi perbincangan di media sosial, yang merugikan negara mencapai Rp 270 triliun.

"Sangat mengerikan bagi saya adalah korupsi yang sedang ditangani dan tindak pidana pencucian uang yang jumlahnya mencapai lebih dari Rp 270 triliun. Mengerikan sekali," ujarnya.

Dari kedua kasus itu, menurut Suharyo, semuanya berawal dari sebuah keserakahan yang merusak sistem. Dia menilai, keserakahan merupakan salah satu bentuk perbudakan.

"Umat kristiani sendiri yang merayakan mesti sadar dengan berbagai macam perbudakan yang masih membelenggu dirinya. Mesti sadar, tidak mudah menyadari itu, tapi itu tanggung jawab," imbaunya.

Suharyo mengaku terkejut dengan adanya praktik TPPO ke Jerman. Oleh karena, Suharyo mengajak masyarakat untuk tidak tergiur dengan keserakahan yang terjadi.

"Kalau itu menyangkut negara seperti Jerman itu kan mengejutkan ya. Tidak terbayangkan tindak pidana perdagangan orang terjadi di Jerman, kalau misalnya di Kamboja, di Myanmar itu bisa dimengerti," katanya.

Lebih lanjut, Suharyo mengatakan salah satu bentuk untuk membantu terbebas dari perbudakan ialah membantu akses pelayanan kesehatan hingga pendidikan. Terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki kartu keluarga (KK).

"Konkretnya kalau satu keluarga tidak punya KK, ya dibantu untuk memperoleh KK, supaya nanti orang tuanya, anak-anaknya punya akses terhadap pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan," tukasnya.sinpo

Komentar: