Akses Internet di China Diperketat selama Pertemuan Politik

SinPo.id -  Perusahaan penyedia perangkat lunak terkemuka, firewall, menyatakan kepada AFP bahwa China meningkatkan tindakan pemblokiran perangkat lunak untuk menghambat akses pengguna internet ke situs-situs terlarang selama pertemuan politik tingkat tinggi pada minggu ini.

Beijing menerapkan sensor internet yang paling luas di dunia, mengakibatkan pengguna internet di China daratan tidak dapat mengunjungi situs-situs seperti Google atau situs berita tanpa menggunakan layanan jaringan pribadi virtual (virtual private network/VPN).

Ribuan delegasi berkumpul di Beijing pada minggu ini untuk menghadiri pertemuan tahunan "Two Sessions”. Namun pengguna perangkat lunak VPN berjuang mengatasi sensor. Pemadaman listrik menjadi lebih sering terjadi, bahkan dibandingkan dengan peristiwa politik sensitif sebelumnya.

“Saat ini, ada peningkatan sensor karena pertemuan politik di China,” ujar perwakilan dari layanan Astrill yang berbasis di Liechtenstein, salah satu layanan VPN paling populer untuk orang asing di China, kepada AFP.

“Sayangnya, tidak semua protokol VPN berfungsi saat ini,” kata mereka.

“Kami bekerja secara intensif untuk mengembalikan semua layanan dapat kembali beroperasi normal, tetapi saat ini belum ada perkiraan waktu pasti.”

Penggunaan VPN tanpa izin pemerintah masuk dalam kategori ilegal di China, begitu pula penggunaan perangkat lunak untuk mengakses situs web yang diblokir.

Namun, pekerja media dan diplomat pemerintah diizinkan mengakses situs web terlarang seperti X, yang sebelumnya bernama Twitter.

Keamanan telah diperketat di seluruh Beijing selama pertemuan tersebut. Aparat keamanan terlihat berpatroli di jalan-jalan. Anjing pelacak dan sukarelawan lanjut usia yang mengenakan ban lengan merah tampak memantau pejalan kaki untuk mencari perilaku mencurigakan.

Perusahaan raksasa media sosial China, Weibo, juga dengan cepat memblokir topik-topik sensitif.

Seluruh tagar yang membahas keputusan Beijing untuk membatalkan konferensi pers perdana menteri negara itu dengan cepat dihapus dari hasil pencarian.

Dan satu lagi, rujukan terhadap kesengsaraan ekonomi China yang menyatakan “anak-anak kelas menengah tidak mempunyai masa depan” juga hilang.

Media dalam negeri China dikendalikan oleh negara dan sensor media sosial yang meluas sering digunakan untuk menekan berita negatif atau liputan kritis.

Regulator sebelumnya mendesak investor untuk menghindari membaca laporan berita asing tentang China.

Dalam pidatonya tahun lalu, Presiden Xi Jinping mengatakan kendali Partai Komunis terhadap internet telah “diperkuat”, dan sangat penting bagi negara untuk “mengatur dunia maya”. [ah/ft]