Fahri Hamzah: Ambang Batas Presiden dan Parlemen Harus Dihapus

Laporan: Juven Martua Sitompul
Senin, 04 Maret 2024 | 09:47 WIB
Ilustrasi. Rapat Paripurna DPR RI (SinPo.id/ Galuh Ratnatika)
Ilustrasi. Rapat Paripurna DPR RI (SinPo.id/ Galuh Ratnatika)

SinPo.id - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) dan ambang batas Parlemen (parliamentary threshold) harus dihapus. Aturan ini disebut melahirkan jarak dengan rakyat.

Ini disampaikan Fahri menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan besaran angka dan persentase ambang batas Parlemen untuk diatur ulang.

"Jadi, di masa yang akan datang, tidak saja parliamentary threshold, sebenarnya presidential threshold juga harus dihapuskan karena itulah yang menyebabkan rakyat itu berjarak dengan apa yang harus dia pilih dan hak-hak yang melekat pada rakyat itu," kata Fahri dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta pada Senin, 4 Maret 2024.

Fahri mengatakan segala bentuk ambang batas pada dasarnya mendistorsi hak-hak rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung. Sebab, keberadaannya membuat rakyat di batas-batasi. Walau demikian, dia menilai suara rakyat jauh lebih kuat.

"Kalau kita membaca substansi dari argumen MK tentang kedaulatan rakyat, maka seluruh proses demokrasi dan pemilu itu intinya adalah kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, segala jenis pembatasan yang menyebabkan lahirnya perantara antara kekuasaan dengan rakyat itu harus dihentikan," ujarnya.

Dia juga mengatakan kedua ambang batas tersebut membuat pilihan rakyat dan orang yang terpilih jadi berbeda. Karena itu, kata dia, tidak heran jika masih ada anggapan bahwa para wakil rakyat sebenarnya bukan betul-betul mewakili rakyat, melainkan masing-masing partainya.

"Padahal, seharusnya wakil rakyat adalah wakil langsung daripada rakyat karena pada dasarnya rakyat itu memilih orang kemenangan ditentukan oleh perolehan suara terbanyak," ucapnya.

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) pada sidang pleno Kamis, 29 Februari 2024.

MK dalam amar putusannya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional.

MK juga menyatakan norma Pasal 414 ayat (1) atau ambang batas parlemen empat persen tetap konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas Parlemen.sinpo

Komentar: