Menteri Pengganti di Ujung Pemerintahan

AHY yang baru kali ini menjabat di pemerintahan sempat menemui Prabowo Subianto untuk melapor terkait jabatan yang diberikan Presiden Joko Widodo.

SinPo.id -  Presiden Joko Widodo melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) serta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), di Istiana Merdeka, pada Rabu, 21 Februari 2024 lalu.

Hadi menggantikan Mahfud MD  yang mengundurkan diri karena Nyawapres dalam Pemilu 2024, sedangkan  AHY mengisi posisi yang ditinggalkan Hadi di Kementerian ATR. AHY yang baru kali ini menjabat di pemerintahan sempat menemui calon presiden Prabowo Subianto untuk melapor terkait jabatan yang diberikan Presiden Joko Widodo.

"Kemarin (20 /2), saya mendapatkan amanah dari Bapak Presiden @jokowi. Sebagai yunior, sekaligus anggota koalisi bapak @prabowo tentu saya perlu melaporkan amanah tersebut pada beliau," kata AHY dalam unggahan Instagram @agusyudhoyono pada Rabu, 21 Februari 2024.

Ia mengatakan komunikasi yang ia lakukan terkait amanah yang diberikan kepada dirinya.  AHY juga mengaku sudah mendapat dukungan dari menteri lain di Kabinet Indonesia Maju. Di antaranya Menteri Koordinator Bid

ang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Kedua menteri tersebut juga merupakan ketua umum partai yang tergabung dalam koalisi pendukung Prabowo-Gibran dalam Pilpres 204.

"Alhamdulillah, beliau-beliau bukan hanya senang tetapi juga sangat mendukung dengan amanah yang telah saya terima dari bapak Presiden Joko Widodo," ujar AHY menjelaskan.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY merestui putra sulungnya itu membantu pemeirntahan Jokowi yang berakhir dalam delapan bulan mendatang. Meski  sang ayah tak hadir dalam pelantikan AHY karena baru tiba di Cikeas dari perjalanan ke Jawa Tengah (Jateng) dan Jawa Timur (Jatim).

“Bapak SBY sudah mendoakan dan memberikan restu untuk Mas AHY dalam menjalankan tugas negara ke depan,” kata Sekretaris Pribadi SBY, Ossy Dermawan.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengapresiasi penunjukan AHY sebagai Menteri ATR, ia meniali Presiden Jokowi punya pertimbangan tersendiri menunjuk seseorang menjadi menteri dalam kabinetnya. "Kami percaya dan kami menyambut baik keputusan itu," kata Muzani.

Salah satu pertimbangan Jokowi yakni melihat kualitas dan latar belakang seseorang agar sesuai dengan jabatan yang akan diberikan.

"Termasuk Agus Harimurti Yudhoyono dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang," kata Muzani menambahkan.

Tantangan Kabinet Penganti Antar Waktu

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, mengatakan bahwa Hadi Tjahjanto dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) harus cepat beradaptasi mengikuti ritme kerja Kabinet Indonesia Maju (KIM). Meksi Hadi dan AHY masing-masing punya kompetensi kapasitas yang mumpuni.

“Tinggal tentu dengan waktu yg tersisa. Seperti AHY termasuk Pak Hadi harus menyesuaikan dengan cepat dengan waktu tersisa," kata Pangi.

Menurut Pangi, tantangan AHY yang tidak mempunyai pengalaman di bidang pertanahan, harus cepat beradaptasi dengan para pejabat-pejabat karir di sekelilingnya. Mereka yang ahli di bidang pertanahan, paham situasi tentang seluk beluk pertanahan.

Sementara Hadi Tjahjanto, dengan latar belakang Panglima TNI, Pangi meyakini akan cepat beradaptasi di Polhukam.

"Karena AHY latar belakangnya militer, mungkin lebih cocok untuk kerja di bidang Menko Polhukam. Tapi ada senior yang juga jenderal bintang empat, pernah juga jadi Panglima yaitu hadi Tjahjanto. Kalau beliau (Hadi Tjahjanto), enggak terlalu susah sih untuk beradaptasi. Karena beliau latar belakangnya sudah militer, walaupun Angkatan Udara, tapi itu tidak jadi soal. Tinggal melanjutkan legasi program yang sudah dilakukan oleh Pak Mahfud MD selama ini, " ungkapnya.

Pangi pesimis akan ada perubahan besar, baik di Polhukam maupun di ATR/BPN. Sebab, di kedua kementerian itu pasti sudah mempunyai peta jalan (road map) yang diturunkan menjadi program-program kerja.

Sedangakn tugas Hadi Tjahjanto dan AHY melanjutkan kebijakan-kebijakan yang sudah ada tersebut, hingga berakhirnya masa pemerintahan Jokowi.

"Saya pikir, tidak akan terlalu banyak berbuat juga. Karena waktunya sangat singkat  paling hanya meneruskan kebijakan yang sudah ada, legasi yang sudah ada," katanya.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai tugas AHY saat ini ialah melanjutkan program-program kerja yang sudah dilakukan oleh Hadi Tjahjanto. Diantaranya menyelesaikan sengketa tanah.

"Banyak sengketa tanah yang tidak selesai, ribuan bahkan jutaan kasus, itu menjadi tugas AHY untuk bisa menyelesaikannya disisa-sisa jabatannya hingga Oktober 2024," kata Ujang.

Selain itu, lanjut Ujang, tantangan terbesar AHY yaitu memastikan tidak ada lagi pejabat-pejabat di BPN yang menjadi mafia tanah. Sebab, kondisi ini sangat merugikan masyarakat.

"Tantangan kalau ATR, banyak mafia tanah, banyak persoalan disitu. Dan mafianya itu kan para penting-pentingi negara juga, para pejabat BPN-nya juga, rakyat yang dirugikan," tegasnya.

Untuk itu, Ujang berharap, dengan latar belakang AHY, mampu "menghabisi" pejabat-pejabat pertanahan yang nakal tersebut. Karena, mereka menjadi momok yang menakutkan bagi rakyat.

"Itu tantangan terbesar, menyelesaikan persoalan pertanahan dengan jelas dan menghabisi mafia-mafia tanah yang banyak di Indonesia," kata ujang menjelaskan.

Sedangkan Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari menilai, menilai jabatan meneteri ATR kepala BPN, akan melengkapi kekurangan pengalaman karier AHY di pemerintahan yang sebelumnya belum pernah menduduki jabatan pemerintahan.

"Langkah politik yang sangat tepat bagi AHY dan Partai Demokrat. Karena memang selama ini yang kurang dari AHY itu adalah variabel pengalaman yang bisa menjadi dasar bagi dia untuk melangkah ke karier politik dan jenjang selanjutnya," ujar Qodari.

Menurut Qodari, selama ini AHY baru memiliki modal penampilan, dan partai politik untuk maju ke jenjang lebih tinggi. Dengan menjadi Menteri ATR/BPN, akan menambah daftar pengalamannya di pemerintahan.

"Kepala daerah sudah pernah dicoba oleh AHY dan waktu itu belum berhasil, karena itu yang paling fleksibel adalah menjadi menteri. Alhamdulillah, saran saya itu pada hari ini dapat terealisasi bagi AHY," katanya.

Sedangkan pekerjaan rumah atau PR yang harus dilakukan AHY sebagai menteri harus mempunyai presetasi, dalam melaksanakan tugas, maupun target-target yang diberikan oleh Presiden Jokowi.

"Dia harus memenuhi harapan masyarakat terkait bidang ATR, bidang agraria, bidang pertanahan," kata Qodari menjelaskan.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung penuh kehadiran AHY agar memberantas mafia tanah di Indonesia. Dengan begitu Sahroni berharap AHY sebagai menteri ATR harus kolaboratif dalam bekerja.

“Tidak mungkin diselesaikan sendiri. Komisi III akan mendukung penuh dengan mendorong para mitra, dalam hal ini Polri dan Kejagung, untuk terus bantu Kementerian ATR/BPN memberantas mafia tanah," kata Sahroni.

Ia berpesan agar AHY tetap berani mengusut oknum yang terlibat. Hal itu disampaikan dengan pertimbangkan pengalaman sebelumnya mafia tanah sulit disentuh hukum dan banyak oknum yang diduga melindungi dan terlibat.

"Mafia tanah ini sulit disentuh karena diduga selalu dilindungi oknum. Akan tetapi, saya yakin Menteri AHY pasti bisa tegas," katanya.