TKN: Kesejahteraan Petani Harus Jadi Tanggung Jawab Pemerintah
SinPo.id - Komandan Tim Komunikasi Bravo TKN Prabowo-Gibran, Budisatrio Djiwandono, menekankan komitmen pasangan capres dan cawares nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk mengambil tanggung jawab menjamin kesejahteraan petani dan nelayan Indonesia.
"Sesuai dengan yang juga sudah disampaikan Pak Prabowo, TKN Prabowo Gibran juga akan terus menyampaikan lagi bahwa kesejahteraan petani dan nelayan harus menjadi tanggung jawab pemerintah. Ini tidak bisa diserahkan kepada mekanisme pasar," kata Budisatrio dalam keterangan tertulis, Jakarta, Sabtu, 3 Februari 2024.
Untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, pimpinan Komisi IV DPR RI yang membawahi bidang pertanian dan maritim ini menjelaskan Prabowo-Gibran sudah menyiapkan beberapa langkah strategis dan praktis yang akan diambil.
"Di visi misi Prabowo Gibran bisa dicek program prioritas nomor 12, Asta Cita kedua bagian 2 Swasembada Pangan dan bagian 8 tentang Ekonomi Biru. Ini didedikasikan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan kita," ucap Budisatrio.
Dia mengatakan hal pertama yang dilakukan adalah menghapus kredit-kredit macet di tingkat petani dan nelayan kecil.
"Beban mereka harus diangkat terlebih dahulu, agar kemudian bisa lebih bisa berusaha untuk kesejahteraan mereka sendiri," kata dia.
Selanjutnya, menjamin ketersediaan pupuk, kepemilikan lahan, dan menjamin harga panen dari petani. Ini dilakukan demi mewujudkan kesejahteraan petani.
"Kartu Tani yang sekarang bermasalah, terutama Jawa Tengah, akan kita evaluasi total demi menciptakan akses langsung pupuk dan benih kepada petani. Kredit kepemilikan lahan juga akan kita kembangkan agar petani memiliki lahannya sendiri," ucap Budisatrio.
"Yang penting juga adalah jaminan harga panen dan penurunan biaya produksi. Kita akan menjamin harga pembelian pemerintah dari panen harus memberikan minimal sekali 30 persen keuntungan," timpalnya.
Budisatrio menambahkan soal biaya produksi, Prabowo-Gibran juga akan menurunkan bunga bank bagi yang membutuhkan kredit modal, serta penjaminan ketersediaan pupuk, obat, dan pestisida. Bantuan itu akan disalurkan langsung ke petani, bukan banyak perantara.
Terkait kesejahteraan nelayan, Budisatrio menjelaskan hampir semua fasilitas kesejahteraan sosial untuk petani juga tersedia untuk nelayan.
"Selain semua kartu kesejahteraan sosial yang sama dengan petani, nelayan secara khusus juga mendapatkan kredit usaha nelayan dan kredit usaha pesisir. Selain itu juga akan ada fasilitas cold storage di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) untuk menyimpan hasil tangkapan nelayan," kata Budisatrio.
Budisatrio menyatakan Prabowo-Gibran akan berupaya mengembalikan kedaulatan Indonesia sebagai poros maritim, memastikan sarana dan prasarana yang unggul tersedia untuk nelayan Indonesia.
"Kita juga akan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi maritim berbasis pulau-pulau kecil, terluar, dan kawasan pesisir. Juga akan ada armada perikanan untuk melayani zona ZEE dengan skema kemitraan, sehingga nelayan bisa mendapatkan modal dan kapal yang lebih besar. Dan salah satu yang paling penting juga adalah petani dan anak nelayan akan kita prioritaskan untuk mendapatkan beasiswa. Mulai dari beasiswa S1 sampai S3," kata Wakil Ketua Umum Gerindra tersebut.
Bukan agar mereka berhenti jadi petani dan nelayan, kata Budisatrio, tetapi agar kemudian bangga menjadi anak nelayan dan petani dan mau mengembangkan potensi RI di sektor pertanian dan perikanan.
Dengan sederetan langkah kebijakan tersebut, Budisatrio meyakini kesejahteraan petani dan nelayan akan semakin meningkat dalam pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya.
"Pak Prabowo sendiri adalah pembina dari Kelompok Kontak Tani dan Nelayan Andalan atau KTNA yang memperjuangkan harkat petani dan nelayan. Jadi memang solusi yang kita tawarkan adalah menyeluruh dari hulu sampai ke hilir. Indonesia Maju yang kita impikan adalah petani dan nelayan yang sejahtera," katanya.
