Jokowi soal Isu Suasana Kabinet Tidak Nyaman: Beda Pilihan Itu Demokrasi
SinPo.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi isu yang menyebut suasana Kabinet Indonesia Maju di tengah kontestasi Pilpres 2024 saat ini tidak nyaman.
Menurutnya, kabinet berjalan biasa saja, meski ada perbedaan pilihan politik dari masing-masing menteri.
"Biasa saja, bahwa ada perbedaan pilihan itu demokrasi, tidak perlu terlalu dibesar-besarkan,” ucap Jokowi setelah menghadiri pembukaan Kongres XVI GP Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta pada Jumat, 2 Februari 2024.
Jokowi juga mengatakan tidak ada masalah terkait soliditas dalam kabinet berkaitan dengan mundurnya Mahfud Md dari jabatan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
Menurutnya, semua menteri melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas masing-masing.
“Wong kabinet biasa-biasa saja, nggak ada masalah. Yang kerja ya kerja, yang kunjungan ke daerah, ya kunjungan ke daerah. Saya pun sama, saya rapat di Jakarta dan juga di daerah, kadang ada undangan seperti pagi hari ini Kongres Ke-16 GP Ansor,” kata Jokowi.
Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam kesempatan terpisah menekankan tidak ada sekat-sekat suasana pemilu dalam rapat-rapat kabinet maupun rapat paripurna di tengah kontestasi Pilpres 2024.
"Saya kira tidak ada sekat-sekat suasana Pemilu 2024 di dalam rapat kabinet," kata Ari Dwipayana di Jakarta (31/1).
Ari menyampaikan suasana di antara para menteri sebelum, saat dan setelah rapat kabinet maupun sidang paripurna sangat akrab, sangat dekat, dan sangat cair, terlepas dari perbedaan partai maupun pandangan politik para menteri.
"Sebelum rapat kabinet, di ruang tunggu bersama-sama bicara, ngobrol bersama, berinteraksi, berkomunikasi saling sapa, kemudian bahkan ada yang bercanda. Bahkan dalam sidang kabinet paripurna itu disediakan ngopi dulu, ngeriung begitu, ngopi menikmati hidangan sambil ngobrol," kata Ari.
Ari membantah ada ketidaknyamanan suasana dalam rapat kabinet belakangan ini, layaknya kabar beredar, termasuk soal pemeriksaan ketat para menteri yang akan menghadiri rapat dengan presiden.
