Pemerintah Dinilai Lemah Hadapi PT Vale Terkait Divestasi Saham

SinPo.id - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, menilai pemerintah terlalu lemah dan mudah dipermainkan oleh PT. Vale terkait divestasi saham. Padahal menurutnya, sebagai pemberi izin pemerintah tidak boleh tunduk pada kemauan perusahaan tersebut.

"Sudah saham Pemerintah kurang dari 51 persen,  tidak menjadi pengendali operasional dan finansial, kini harga sahamnya tetap ditahan tinggi, sehingga rencana divestasi molor dari jadwal," kata Mulyanto dalam keterangan tertulisnya, Rabu 10 Januari 2024.

Ia mengatakan, pemerintah saat ini justru seperti disandera oleh korporasi, dan tidak seharusnya memberi izin operasi produksi tambang Vale tersebut.

Oleh karena itu, Mulyanto mendesak pemerintah melalui Kementerian ESDM untuk menjalankan konstitusi agar Indonesia menjadi pemilik saham mayoritas Vale, minimal 51 persen, serta meminta hak agar dapat menjadi pengendali operasional dan finansial perusahaan.

"Karenanya pemerintah agar segera bersikap dan menciutkan lahan produksi Vale ini. Pemda sudah lama teriak-teriak, soal lahan Vale yang dianggurkan tidak produktif tersebut," tegasnya.

"Bahkan dalam RDP Komisi VII DPR RI dengan Gubernur Sulsel, Sulteng dan Sultra, para gubernur juga meminta agar pemerintah pusat menyerahkan sebagian lahan Vale tersebut untuk dikelola daerah," katanya menambahkan.