Presiden Jokowi: Pemborosan Belanja Infrastruktur Digital Harus Dicegah
SinPo.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pemborosan belanja infrastruktur digital di tengah upaya transformasi digital harus dicegah dengan tetap meningkatkan keamanan digital.
"Yang paling penting, pemborosan belanja infrastruktur digital harus dicegah dan keamanan digital harus terus ditingkatkan," kata Jokowi saat menyampaikan arahan di Sidang Kabinet Paripurna terkait Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara melalui Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah di Istana Negara, Jakarta pada Selasa, 9 Januari 2024.
Jokowi mengatakan pemerintahan Kabinet Indonesia Maju masih memiliki waktu sembilan bulan untuk menyelesaikan tugas. Dia meminta sisa waktu tersebut dijadikan momentum untuk meningkatkan reformasi birokrasi yang berkaitan dengan digitalisasi.
"Karena transformasi digital ini jadi keharusan dan keterpaduan layanan digital pemerintah benar-benar harus kita lakukan," jelasnya.
Menurut Jokowi, ribuan platform harus disederhanakan. Dia meminta tidak ada lagi platform-platform aplikasi baru dimunculkan yang berorientasi hanya ke proyek saja, karena itu hanya akan menyulitkan dalam merangkai penyederhanaan dan peningkatan fungsi digitalisasi, terutama layanan digital pemerintah.
Pada kesempatan tersebut, Jokowi juga meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas untuk segera mempercepat implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), mengonsolidasikan semua portal ke dalam satu portal nasional, serta memperkuat keamanan digital.
"Saya minta menteri BUMN juga ikut mendukung percepatan transformasi lewat Perum Peruri, yang menjadi GovTech nasional kita. Mendagri dan menkominfo juga mempercepat pengembangan dan penerapan digital ID, paling lambat bulan enam harus sudah selesai," ujar Presiden Jokowi.
Dia pun meminta Menkominfo Budi Arie Setiadi untuk segera melakukan transformasi kebijakan government cloud untuk peningkatan kebijakan digital, yang semuanya di bawah koordinasi Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi.
