Gerindra Menilai Pernyataan Menkopolhukam Wiranto ke KPK Tidak Etis, Ini Alasannya!
Jakarta, sinpo.id - Anggota Komisi III DPR RI, Raden Muhammad Syafi'i, menilai pernyataan Menkopolhukam Wiranto yang menyarankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda penyidikan dan penyelidikan terhadap calon kepala daerah yang diduga korupsi tidak etis.
"Saya kira itu pernyataan kurang etis karena ketika ada upaya untuk menunda memproses orang yang sudah tersangka melakukan tindak pidana korupsi itu kan sesuatu yang tidak etis," ujar Romo Syafii, sapaannya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/3/2018).
Kendati demikian, Politisi Gerindra inimenghargai permintaan Wiranto demi menjaga stabilitas Pilkada serentak 2018. Setidaknya, penyelidikan ditunda hingga waktu pelaksanaan pilkada selesai.
"Kalau dilakukan sekarang kan instabilitas, mungkin dalam rangka itu. Tapi kalau tatanan normal kan enggak etis. Kepentingan lain yang lebih besar yang ingin dilindungi mungkin bisa dipahami maksud Pak Wiranto," katanya.
Selain itu, ia berpendapat Wiranto mengeluarkan pernyataan itu agar Pilkada menjadi aman. Di samping kalah atau menang, seorang calon kepala daerah juga pasti diusut KPK.
"Tapi, itu kan pernyataan yang bukan berarti pengusutannya dihentikan. Yang jadi persoalan kan cuma satu, apa jadinya kalau para calon kepala daerah ini sebagian besar terlibat atau bakal jadi tersangka seperti statement KPK, berarti kan sesuatu yang tidak diharapkan juga terjadi,".
"Yang penting, statement Wiranto harus dipahami bukan menghentikan tapi menunda. Jadi mungkin nanti dia kalah atau menang kan kena juga," tutup Anggota DPR RI Dapil Sumut I.
