PAN Dorong Program Bansos Tak Dihentikan

SinPo.id - Partai Amanat Nasional (PAN) mendorong pemerintah tetap melanjutkan program pemberian bantuan sosial (bansos). Sebab, masyarakat sangat perlu dan meminatinya.

"Partai Amanat Nasional mendorong agar Pemerintah tetap meneruskan, bahkan meningkatkan program-program kerakyatan seperti yang sudah berjalan selama ini," kata Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa, 2 Januari 2024.

Menurut Saleh, program kerakyatan seperti bantuan sosial, BLT El Nino, dan penyerahan sertifikat tanah adalah program yang telah berjalan sejak lama, melengkapi bantuan sosial lain seperti PHK, KIS, KIP, bantuan modal usaha, serta bantuan lansia yang telah menjangkau puluhan juta rakyat Indonesia.

Dia menyebut rangkaian program itu telah menjadi program unggulan pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai jaring pengaman sosial yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Jokowi itu tidak hanya berhasil dalam pembangunan infrastruktur, tetapi juga sangat peduli dengan ketahanan sosial. Oleh karena itu, bansos dengan segala perinciannya harus tetap dipertahankankan dan ditingkatkan," kata dia.

Dengan beragam manfaat yang dihadirkan dari program tersebut, Saleh yang juga Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran itu mengusulkan agar bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat makin diperluas dengan jumlah dan penerima yang lebih banyak.

Selain membantu masyarakat di tengah kesulitan ekonomi saat ini, penyaluran bansos dijamin oleh konstitusi yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

"PAN tentu menilai sangat aneh jika ada beberapa pihak yang ingin menghentikan sementara bansos dan jaring pengaman sosial ini. Padahal, semua menyadari bahwa bantuan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya, Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, mengusulkan agar penyaluran bantuan sosial ditunda sementara selama penyelenggaraan Pemilu 2024.

Todung mengatakan bahwa pembagian bansos yang dilakukan pemerintah dikhawatirkan dapat memberi keuntungan terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu.