BPIP Umumkan Capaian Kinerja dan Produk Tahun 2023
SinPo.id - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menggelar kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2023 dengan tema “Sorot Balik Adicipta Pancasila” di Auditorium Radio Republik Indonesia (RRI).
Dalam kegiatan ini disampaikan capaian program dan produk yang telah berhasil diselesaikan BPIP pada 2023. Juga menyampaikan proyeksi program dan penyelesaian produk yang akan dilakukan pada 2024.
Salah satu produk yang berhasil diselesaikan BPIP dengan bergotong-royong bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) adalah Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila yang digunakan oleh peserta didik dan guru mulai dari SD/MI Kelas I s.d. SMA/MA Kelas XII.
Penyusunan BTU Pendidikan Pancasila ini didasari pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4/2022 tentang Perubahan Atas PP 57/2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), yang mengamanatkan Kemendikbudristek untuk berkonsultasi dengan BPIP dalam menyusun kurikulum dan materi Pendidikan Pancasila.
BTU Pendidikan Pancsaila telah dilaunching pada 21 Agustus 2023, dan siap digunakan oleh seluruh peserta didik dan guru. Total ada 24 buku, 12 buku diperuntukan bagi peserta didik dan 12 buku digunakan sebagai buku panduan bagi guru dalam memberikan materi Pendidikan Pancasila.
Diharapkan pada 2024 BTU Pendidikan Pancasila sudah bisa dipergunakan seluruhnya dalam mengampu mata Pelajaran Pendidikan Pancasila. BTU Pendidikan Pancasila ini berbeda dengan buku PPKn yang selama ini telah beredar di sekolah-sekolah. Kalau di buku PPKn, Pendidikan Pancasila hanya bagian kecil dari Pendidikan Kewarganegaraan. Juga muatannya lebih ditekankan pada dimensi konitif. Di BTU Pendidikan Pancasila peserta didik lebih ditekankan kepada aktualisasi nilai-nilai Pancasila atau lebih besar muatan praksisnya.
Dalam BTU Pendidikan Pancasila juga terdapat muatan/elemen Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika atau dalam Bahasa sehari-hari kita kenal dengan sebutan Empat Konsensus Dasar Berbangsa dan Bernegara (Dulu Empat Pilar Kebangsaan).
Penting bagi anak-anak untuk memahami Empat Konsens Dasar sebagai pembentuk identitas Kebangsaan Indonesia. Utamanya Pancasila sebagai Dasar Negara, Pandangan Hidup Bangsa dan Ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Selain BTU Pendidikan Pancasila, BPIP juga berhasil menerbitkan jurnal ilmiah Pancasila: Jurnal Keindonesiaan (PJK), yang secara periodik terbit dua kali dalam setahun, pada April dan Oktober.
Pada 2023 PJK berhasil meraih akreditasi Science and Technology Indeks (SINTA) 3 dari Kemendikbudristek. Ini merupakan prestasi yang membuat BPIP akan lebih giat dalam menerbitkan jurnal ilmiah yang diharapkan akreditasinya kian meningkat dan bermanfaat bagi masyarakat luas dan kemajuan bangsa.
Program Pelaksanaan Sosialisasi PIP dan BTU juga telah dilaksanakan pada 2023 ini, di sejumlah titik di Indonesia. Di antaranya, di Kota Makassar, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Asmat, Papua Selatan, dan Denpasar, Bali.
Juga telah diselengarakan Simposium Nasional dengan tema “Pancasila sebagai Weltanschauung” pada 14-16 November 2023 di Kota Manado, Sulawesi Utara. Simposium ini melibatkan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, budayawan dan unsur pemerintah pusat dan daerah.
Simposium ini menghasilkan rumusan kebijakan mengembalikan Pancasila sebagai Weltanschauung atau padangan-dunia dalam merumuskan kebijakan, peraturan perundang-undangan.
Tidak kalah penting, BPIP juga telah menghasilkan dokumen urgen Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Draf Final Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila pada 2023.
Selain itu, juga telah disusun Komik dan buku diantaranya, Salam Merdeka dan Salam Pancasila, Garuda Pancasila: Sejarah Penciptaan Lambang Negara, dan Membumikan Kembali Api Pancasila Melalui Pidato-pidato Bung Karno.
Program dan produk dalam pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) juga akan terus dilaksanakan pada 2024 dan tahun-tahun mendatang. Salah satunya, Standarisasi Materi dan Metode PIP bagi Aparatur Negara, meliputi ASN, TNI, Polri, Kepala Daerah, Diplomat dan Hakim, juga untuk organisasi kemasyarakatan/politik/pemuda, dan komponen masyarakat lainnya.*
