Menggali Gagasan Tiga Kandidat

SinPo.id - Ketiga calon presiden pemilihan umum 2024 telah memaparkan gagasan lewat debat kandidat yang digelar Komisi Pemilihan Umum pada Selasa 12 Desember lalu. Mereka saling adu ide sesuai tema yang ditetapkan yakni Hukum HAM, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi.

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, yang tampil pertama menjanjikan program online untuk pelayanan pengacara gratis membantu warga menegakkan hukum dengan nama 'Hotline Paris'. Alasannya masyarakat sering tidak mengetahui kemana mereka harus melaporkan peristiwa baik pelanggaran maupun kekerasan yang dialami.

"Kami merencanakan membuat sebuah program online untuk pelayanan pengacara gratis. Ini online pelayanan gratis yang kami sebut sebagai istilah yang kami gunakan adalah Hotline Paris," kata Anies.

Menurut dia, masyarakat membutuhkan bantuan hukum ketika berhadapan dengan orang lain yang berasal dari berbagai unsur.  Gagasan Anies itu sebagai turunan ide yang ia sampaikan saat mendapat giliran paling awal menyampaikan gagasan dalam debat. Ia menyampaikan komitmennya untuk mengembalikan negara Indonesia sebagai negara hukum.

"Negara hukum menempatkan hukum sebagai rujukan utama untuk memastikan hadirnya rasa keadilan, memberikan kebermanfaatan, dan memberikan kepastian kepada semua," ujar Anies saat mengawali penyampaian gagasan.

Ia menjelaskan kondisi di lapangan banyak peraturan yang ditekuk sesuai dengan kepentingan penguasa dan penyelenggara pemerintahan yang tidak sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Hukum, dalam tatanan kenegaraan, kata Anies harus dikembaikan  sebagai marwah kehidupan bernegara.

"Kami mendedikasikan diri hadir memberikan komitmen bahwa dari puncak sampai ke bawah, kami akan tegakkan hukum kepada siapa saja. Kami kembalikan marwah kehidupan bernegara yang menempatkan hukum sebagai yang paling tinggi," ujar Anies memaparkan.

Bahkan ia bakal kembali merivisi Undang-Undang komisi pemberantasan korupsi (UU KPK) sebagai upaya memberantas korupsi agar lebih independen. Selain itu Anies juga menyebut pentingnya aturan perampasan aset segera disahkan oleh pembuat undang-undang.

"Koruptor dijerakan dengan Undang-Undang Perampasan Aset disahkan, dan hukumannya mengikuti pemiskinan," katanya.

Di sektor hukum ini ia juga menyampaikan gagasan standar etika pimpinan KPK harus tinggi dengan partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi dan itu harus diperbolehkan undang-undang.

Prabowo : Korupsi Adalah Penghianatan Terhadap Bangsa

Sedangkan Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto mendorong penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai upaya mengeliminasi korupsi hingga ke akar.  Menurut Prabowo, korupsi adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat.

"Korupsi adalah pengkhianatan terhadap bangsa. Korupsi harus diberantas sampai  ke akar-akarnya. Kita harus perkuat KPK," kata Prabowo.

Selain KPK, Prabowo juga mendorong penguatan lembaga yang dapat mendukung pemberantasan korupsi seperti Kepolisian, Kejaksaan hingga Ombudsman.  Pemberantasan korupsi merupakan salah satu fokus program yang akan digalakkan Prabowo jika dirinya terpilih melanjutkan estafet kepemimpinan negara. Ia mengatakan semua elemen bangsa harus bersatu untuk mengupayakan hal tersebut.

"Kita akan perbaiki apa yang harus diperbaiki. Kita akan tegakkan apa yang barus ditegakkan," ujar Prabowo menegaskan.

Komitmen Prabowo sektor hukum dan HAM itu juga akan dilakukan dengan menyiapkan beberapa langkah untuk memperbaiki independensi hakim. Salah satunya, meningkatkan kualitas kehidupan para hakim di Indonesia.

"Saya akan memperbaiki kualitas hakim-hakim di republik Indonesia, semua pekerja di sekitar pengadilan, dan semua penegak hukum akan saya perbaiki kualitas hidupnya, gajinya diperbaiki supaya mereka tidak bisa diintervensi disogok," kata Prabowo menjelaskan.

Ia menginginkan hakim yang independen dan kuat, dan bebas dari intervensi kekuasaan. Dengan begitu kehakiman harus independen, kehakiman harus yudikatif, dan harus kuat, dan tidak boleh dintervensi oleh kekuasaan.

“Saya sangat setuju itu, dan saya berkomitmen memperkuat itu manakala menerima mandat dari masyarakat," katanya.

Debat yang sempat memanas menjadikan Capres yang diusung koalisi Indonesia maju (KIM) itu mengingatkan agar pihak-pihak terkait untuk tetap menjaga kesejukan dan tidak saling menghasut jelang Pilpres 2024.

Ia mengatakan para pemimpin bangsa harus memberikan contoh terhadap rakyat Indonesia, yang terdiri dari ratusan kelompok etnis. Menurut Prabowo, pemimpin harus mampu bersikap dewasa menghadapi berbagai situasi apapun.

"Kita negara ratusan kelompok etnis, berbagai agama besar. Pemimpin harus sejuk, pemimpin harus dewasa. Pemimpin itu harus ing ngarso sung tulodo, harus memberi contoh," ujar Prabowo.

Ganjar: Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Dilakukan dengan Kata-kata

Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan pemberantasan korupsi tidak bisa hanya dilakukan dengan kata-kata. Ganjar mengacu rangkaian kampanye yang dilakukan di sejumlah daerah, yang mendapatkan masukan dari masyarakat terkait kondisi hukum saat ini.

Ganjar mendengar ada proses demokrasi yang harusnya berjalan dan dijaga, justru saat menyampaikan pendapat harus berurusan dengan represifitas aparat. “Kemudian ada contoh lain yakni Ketua BEM UI Meki Sedek Huang, yang ibunya harus diperiksa karena ia vokal mengkritik pemerintahan. Hal-hal tersebut  haruslah diselesaikan,” ujar Ganjar.

Ia juga menyebut di Kalimantan terdapat masyarakat Dayak bagian dari suku-suku yang seharusnya dilibatkan agar mendapatkan akses yang sama. Ganjar memastikan jika terpilih akan menciptakan pemerintahan bersih, akomodatif.

“Dan sikat korupsi itu tidak dengan kata-kata dengan keseriusan. Pak Mahfud adalah mitra saya yang selama ini sebagai Menko (Polhukam) mengeksekusi itu dengan baik," ujar Ganjar menegaskan.

Ganjar Pranowo juga menjanjikan meningkatkan pelayanan publik lewat aplikasi super dari pemerintah untuk publik, jika dia terpilih menjadi presiden. Janji ganjar itu sebagai jawaban menjawab pertanyaan panelis.

"Pengalaman kami membuat LaporGub! sebagai suatu ruang komplain publik yang pemerintahan nggak boleh baperan (membawa perasaan/emosional) menerima masukan dan kritikan, inilah yang akan kita angkat menjadi government super apps," kata Ganjar mengutip pengalamannya saat menjadi gubernur.

Menurut Ganjar, kontrol publik terhadap pelayanan yang dilakukan pemerintah perlu dijamin. Maka aplikasi berbasis teknologi komunikasi itu perlu dibikin.

"Sehingga pelayanan bisa jauh lebih baik sehingga kelompok-kelompok ini (kelompok rentan) harus mendapatkan afirmasi," katanya.

Soal Papua

Para Capres juga punya pandangan tersendiri yang diperdebatkan dalam menangani Papua.  Capres Prabowo Subianto mendorong penuntasan masalah Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua dan pemerataan ekonomi.

"Kita harus lindungi seluruh rakyat Papua, karena saat ini yang diserang merupakan perempuan, orang tua hingga anak kecil," ujar Prabowo.

Prabowo menyebut permasalahan di Papua bukan perkara ketidakadilan semata seperti yang diklaim oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Menurut Prabowo, banyak faktor lain yang membuat konflik di Papua tak mudah untuk diselesaikan.

"Harus ada keadilan, tetapi tidak sesederhana itu. Ada faktor-faktor lain. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi, ini lah yang masalahnya tidak gampang," kata Prabowo saat menjawab pertanyaan Anies, pada tema khusus penanganan peroalan Papua.

Ia memaparkan untuk mengatasi masalah HAM di Papua dengan pembangunan ekonomi, penegakan hukum, dan perlindungan terhadap HAM. Ia menyebut Presiden Jokowi adalah presiden RI paling baik soal pembangunan di Papua. "Kalau tidak salah sampai hari ini beliau sudah lebih dari 19 kali ke Papua," ujar Prabowo menjelaskan.

Prabowo juga bertekad melanjutkan pembangunan di Papua yang sudah dimulai pada periode pemerintahan ini. Dia akan mewujudkan kemajuan ekonomi, pelayanan sosial, dan jaminan keamaman untuk masyarakat Papua dari ancaman separatis-teroris. "Dan menjamin penegakan hak asasi manusia," katanya.

Sedangkan Ganjar Pranowo menyatakan persoalan di Papua harus diselesaikan dengan cara dialog. "Dialog menurut saya menjadi sesuatu yang penting agar seluruh kekuatan yang ada di sana (Papua), seluruh kelompok yang ada di sana bisa duduk bersama untuk menyelesaikan itu," ucap Ganjar.

Ganjar pun bertanya apakah Prabowo sepakat bahwa dialog merupakan salah satu penyelesaian di Papua.   "Apakah Bapak setuju dengan model dialog yang saya tawarkan itu?" tanya Ganjar.

Prabowo pun dengan tegas menjawab jika dirinya setuju dengan apa yang disampaikan oleh mantan Gubernur Jawa Tengah itu.

Dia mengatakan, bakal merangkul semua kekuatan untuk menghentikan kekerasan di Papua. Semua pihak harus aktif mewujudkan Papua yang aman dan damai.

"Tetapi saya sependapat kita harus tegakan keadilan, kita harus dialog, ini masalah bangsa, semua kekuatan harus kita rangkul," ucap Prabowo. (*)