Dinilai Tak Maksimal, BPKH Diminta Lebih Aktif Tekan Biaya Haji

SinPo.id - Komisi VIII DPR RI meminta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berperan aktif dalam menekan biaya haji. Pasalnya, BPKH dinilai tidak maksimal dalam mengelola keuangan haji yang meliputi, penerimaan, pengembangan, dan pertanggung jawaban keuangan haji.

“Harusnya BPKH itu aktif ya, jangan hanya diam saja terutama dalam kenaikan biaya haji,” kata anggota Komisi VIII DPR RI, John Kenedy Azis, dalam rapat kerja bersama BPKH di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 4 Desember 2023.

Menurutnya, BPKH harus terus  menjalankan kewenangan yang sebelumnya menjadi tanggung jawab dari pemerintah meskipun ada tantangan hukum yang harus dihadapi, yakni posisinya yang saat ini berada sebagai lembaga independen di luar pemerintah.

Oleh karena itu, kata John, BPKH juga menunjukkan sikap apabila tidak setuju dengan kenaikan biaya haji, dan mencari alternatif lain untuk menekan biaya dalam hal akomodasi, pesawat dan biaya penginapan. Hal itu harus dilakukan agar masyarakat tidak mempertanyakan kemana dana haji tersebut dibawa.

“Banyak yang menanyakan pak kemana dana haji itu dibawa, jangan sampai masyarakat berpikir bahwa keuangan haji itu tidak dioptimalkan secara baik,” tandasnya.