DPR Dorong Kenaikan Gaji untuk Peningakatan Kapasitas Guru
SinPo.id - Komisi X di Senayan mendorong pemerintah mengeluarkan kepastian status sekaligus kenaikan gaji bagi para guru di Indonesia. Kebijakan itu harus diupayakan bersama, agar para pendidik dapat hidup dengan lebih layak dan meningkatkan kapasitas sebagai pendidik.
“Jika pengeluaran negara untuk para pendidik masih dipandang sebagai beban investasi, maka upaya meningkatkan kualitas guru termasuk kesejahteraan hidup mereka tidak akan bisa diwujudkan dalam waktu dekat,” kata Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, Minggu 26 November 2023.
Syaiful menegaskan guru bukan beban negara, melainkan investasi untuk generasi muda bangsa. “Namun ada beberapa indikasi yang menunjukkan jika negara masih melihat guru sebagai beban dibandingkan investasi,” ujar Syaiful menambahkan.
Indikasi tersebut, kata Syaiful, terlihat dari adanya moratorium pengangkatan guru sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh pemerintah selama hampir 12 tahun. Selain itu lambatnya upaya untuk mengangkat guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Sedangkan sikap pemerintah daerah yang kurang responsif dalam mendorong sertifikasi guru juga menjadi indikator nyata jika mereka melihat guru ini sebagai beban daripada investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Menurut Syaiful, kesalahan cara pandang pemerintah tersebut menjadikan Indonesia kesulitan mengejar ketertinggalan kualitas dan mutu pendidikan dengan negara tetangga seperti Singapura atau Malaysia.
“Karena guru masih bergelut dengan masalah pemenuhan kebutuhan dasar mereka,” ujar Syaiful menjelaskan.
Dengan anggaran pendidikan yang mencapai 20 persen dari APBN setiap tahun harusnya bisa menjadi katalisator penyelesaian masalah kesejahteraan guru. Tercatat anggaran pendidikan tahun ini tercatat mencapai Rp612,2 triliun, dan tahun depan akan meningkat menjadi Rp660,8 triliun.
"Dengan anggaran sebesar itu jika guru menjadi prioritas kebijakan maka saya yakin persoalan kesejahteraan hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia pendidik di Indonesia bisa terselesaikan,” katanya.
