Pakta Integritas Dukungan Ganjar, NasDem: Bisa Jadi Bukan Hanya di Sorong

Laporan: Juven Martua Sitompul
Jumat, 17 November 2023 | 10:14 WIB
NasDem
NasDem

SinPo.id -  Partai NasDem mengaku khawatir pakta integritas untuk mendukung Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 tak hanya 'berlaku' untuk Pj Bupati Sorong saja. Partai besutan Surya Paloh ini menyebut tak menutup kemungkinan pakta integritas itu juga diteken beberapa Pj Kepala Daerah lain.

"Jangan-jangan bukan cuma Sorong? Bisa jadi. Coba cek semua pejabat-pejabat daerah. Karena kalau ini modusnya, kan ini dilakukan partai politik kan," kata Waketum NasDem, Ahmad Ali, kepada wartawan, Jakarta, Kamis, 16 November 2023.

Ahmad Ali menyindir gelagak PDI Perjuangan (PDIP) yang menuding kubu lain melakukan curang hanya untuk menutupi kecurangannya sendiri. Dia bahkan yakin pakta integritas Pj Bupati Sorong itu bukan pertama kali terjadi.

"Nah kalau institusi negara itu sudah terlibat seperti itu, terus hari ini ada partai politik yang maling teriak maling, menyalahkan polisi dan lain-lain, padahal bisa jadi mereka, bisa jadi mereka sudah melakukan semua daerah. Di Sorong itu bukan kasus pertama menurut saya. Bisa jadi semua pejabat bupati seperti itu," katanya.

Menurut Ali, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga harus menyikapi pakta integritas tersebut. Sebab, Jokowi dituduh mengerahkan institusi untuk memenangkan salah satu paslon di Pemilu 2024.

"Dengan situasi ini, Pak Presiden memang sudah harus terlibat menyikapi ini. Supaya jangan hanya beliau saja yang diserang. Kan sekarang Pak Jokowi yang diserang mengerahkan institusi dan lain-lain kan," ucapnya.

Ali menekankan Bawaslu selaku pengawas pemilu harus menjalankan tugasnya. Dengan beredarnya dokumen diduga pakta integritas itu, Ali menyarankan agar Pj Bupati di daerah untuk dipilih ulang.

"Bawaslu sebagai pengawas pasti, tapi ini institusi negara. Negara harus lebih berhati-hati dengan kejadian di Sorong. Kalau perlu, semua Pj bupati hari ini dikocok lagi. Pj Gubernur bisa jadi mereka bisa terjadi sepert itu. Ini praktik tidak bagus untuk demokrasi," katanya.
sinpo

Komentar: