Reses DPR RI, Politisi Gerindra ini Sambangi Warga Penggusuran Pulosari

Surabaya, sinpo.id - Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo mengunjungi warga Pulosari yang terkena gusur usai kalah dalam persidangan dengan PT Patra Jasa pada 6 Februari 2018 lalu, Jumat (2/3/2018).

Pasalnya, pasca digusur Februari lalu hingga saat ini, belum ada pejabat maupun pihak pemerintah datang untuk melihat kondisi para pengungsi yang telah digusur. "Selama kunjungan itu, bermaksud mengupayakan kami untuk mendapatkan ganti rugi, kami sangat senang sekali," kata Martono (49), warga Pulosari yang ikut terkena gusur.

Bambang mengungkapkan jika kedatangannya mengunjungi warga dalam rangka reses dan simpati terhadap warga. "Ini satu keperihatinan saya sebagai DPR RI komisi 6 dalam rangka reses, yang kebetulan ini ada di daerah pemilihan saya. Meski beliau semua ini tidak menganl saya, tapi saya mencoba membantu penyelesaikan masalah di sini," ungkapnya.

Usai diskusi lebih dari 2 jam bersama warga, Bambang menengok kondisi posko warga yang ada di sebuah halaman di belakang sekolah, ttak jauh dari lokasi penggusuran.

Mendengar cerita warga, Politisi Gerindra ini menerangkan jika permasalahan sengketa tanah di Pulosari tidak boleh terulang kembali. Terlebih warga jadi korban penggusuran, dan sampai saat ini kesulitan untuk mendapatkan tempat tingggal.

"Sebetulnya semua tanah yang ada di NKRI ini adalah milik semua masyarakat Indonesia, walaupun yang mengelola adalah BUMN. Tapi tanah ini mulai tahun 58 tidak diikelola dengan baik pada waktu itu. Jadi masyarakat di Kota Surabaya lebih dari 500 KK sudah merawat tanah ini dengan baik. Jangan sampai mereka sudah bayar pajak dan ini itu, mereka malah digusur karena tanah itu dianggap milik BUMN atau PT Patra Jasa atau perusahaan anak Pertamina," ungkapnya dalam keterangan kepada sinpo.id

Bambang pun berharap pemerintah Kota Surabaya tanggap dengan kondisi warga saat ini yang sedang kesulitan mendapatkan tempat tinggal pengganti.

"Warga ini kan kesulitan mendapatkan rumah pengganti, karena jumlah uang dari PT Patra Jasa yang tidak sesuai. Pemerintah kota harus memperhatikan, apakah ini ditampung di rumah susun atau dibangunkan rumah-rumah murah dengan DP 0 Rupiah seperti yang ada di Jakarta, saya ingin mendorong pemerintah, itu satu. Dua, disamping itu BUMN harus mengganti warga secara wajar," tutup Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur 1 ini.