Senayan: Ada Mafia Honorer di Berbagai Daerah

SinPo.id -  Komisi II di DPR Senayan menduga adanya mafia tenaga honorer di berbagai daerah. Informasi itu ditemukam saat proses pembuatan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), sebagai salah satu syarat pengusulan tenaga non ASN menjadi PPPK yang dinilai tak transparan.

"SPTJM ini khususnya di daerah, ini tidak transparan, kenapa tidak transparan? banyak tenaga honorer ketika mereka minta supaya didaftarkan di daerahnya itu, kepala daerah, kepala dinas, segala macam tidak mau pak mendaftarkan, padahal ada surat pengangkatan dari tahun sekian ke tahun sekian," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang saat rapat kerja dengan Badan Kepegawaian Negara di Kompleks Parlemen, Senin, 13 November 2023 kemarin.

Junimart mengingagkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara-Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) tidak hanya berkutat pada SPTJM. Keduanya diminya bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mendapat data terkini perihal tersebut.

"Menteri jangan terpaku dan BKN jangan terpaku pada SPTJM, inilah gunanya kerjasama dengan BPKP untuk melakukan audit data,” ujar Junimart yang mengaku sudah mengingatkan sesuai fakta di lapangan.

Menurut Junimart, data MenPAN-RB terdapat 2.355.092 honorer berdasarkan SPTJM, namun, fakta di lapangan masih banyak honorer yang belum terdata. Namun ia meyakini sesungguhnya yang tidak SPTJM lebih banyak.

“Ini bagaimana? kita sepakat diawal untuk UU nomor 20 Tahun 2023 semua tenaga honorer harus diangkat jadi PPPK, itu kita jangan lupa, ada rekamannya semua," ujar Junimart menegaskan.