Jokowi Kumpulkan Ratusan Pj Kepala Daerah di Istana, Minta Tak Memihak di Pemilu 2024

SinPo.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para penjabat (Pj) kepala daerah memberikan dukungan kepada penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) di daerahnya masing-masing, baik itu KPU maupun Bawaslu.

Hal itu diungkapkan Jokowi saat mengumpulkan seluruh Pj kepala daerah dari seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta. Jokowi meminta para Pj kepala daerah tidak melakukan intervensi di Pemilu 2024.

"Masuk ke tahun politik pemilu. Saya minta Gubernur, bapak ibu, Bupati, Wali Kota berikan dukungan pada tugas-tugas KPUD dan Bawaslu, tapi tidak mengintervensi apapun. Membantu anggaran segera, disegerakan," kata Jokowi dalam arahannya di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 30 Oktober 2023.

Jokowi juga mewanti-wanti para Pj kepala daerah agar tidak memihak. Selain itu, ia meminta mereka untuk memastikan aparatur sipil negara (ASN) netral di Pemilu 2024.

"Dan juga saya minta jangan sampai memihak. Itu dilihat loh hati-hati. Bapak ibu dilihat. Mudah sekali kelihatan bapak ibu memihak atau ndak. Dan juga pastikan ASN itu netral," ujarnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengingatkan jika semua gerak-gerik pj kepala daerah dipantau publik. Menurutnya, sangat mudah mengetahui penjabat kepala daerah yang memihak ke kandidat tertentu.

"Begitu bapak-ibu miring-miring, bapak-ibu saya ganti tiap hari bisa, itu hak prerogatif," tegasnya.

Lebih lanjut, Jokowi juga meminta para pj kepala daerah untuk menjaga kerukunan. Ia menginstruksikan untuk segera menyelesaikan percikan-percikan yang berkaitan dengan politik.

"Selesaikan dengan baik. Saya akan terus mengikuti kerja dan tugas bapak ibu semuanya. Jika ada masalah segera sampaikan ke Mendagri. Kalau kelas berat langsung ke saya sehingga kita bisa bantu," tandasnya.

Sebagai informasi, hari ini Jokowi mengumpulkan 197 kepala daerah di Istana Negara, Jakarta. Sebanyak 194 orang penjabat (pj) kepala daerah hadir di acara Pengarahan Presiden RI kepada Para Penjabat Kepala Daerah se-Indonesia. Mereka yang hadir terdiri dari 23 penjabat Gubernur, 37 penjabat Walikota, serta 133 penjabat Bupati.