Sangap Surbakti Ingatkan Jokowi Soal Infiltrasi Pembantunya yang Tak Sehaluan

SinPo.id -  Meski kabar Pramono Anung akan mundur sebagai Sekretaris Kabinet masih sebatas rumor, sepatutnya hal itu perlu direalisasikan oleh kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut untuk benar-benar hengkang dari Kabinet Indonesia Maju (KIM).

Menurut Ketua Umum Jaringan Nasional Aktivis '98 (Jarnas '98) Sangap Surbakti, langkah untuk mengundurkan diri dari KIM tidak hanya berlaku bagi Pramono Anung saja, tapi para Menteri dan Wakil Menteri serta Komisaris BUMN yang sudah tidak lagi sehaluan dengan garis politik Jokowi yang mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.    
Sangap menilai bila para pembantu Jokowi masih becokol dalam KIM serta Komisaris BUMN yang tak selaras dengan arah politik Jokowi masih menjabat, maka dikhawatirkan mereka akan melakukan infiltrasi, sehingga hal itu dapat merusak program kerja Jokowi yang sudah dirancang dengan baik.  

"Jika Pramono Anung mundur dari Kabinet, saya angkat topi, itu keputusan gentle. Karena sudah jelas PDIP yang merupakan parpol tempat bernaungnya Pramono Anung sudah mulai berseberangan dengan Jokowi. Faktanya, Sekjennya (red. Hasto Kristiyanto) dan Adian Napitupulu  masih saja menebar fitnah soal keinginan Jokowi untuk menambah satu periode jabatannya sebagai Presiden. Kalau Pramono Anung dan para pembantu Jokowi serta Komisaris BUMN yang tak sehaluan dengan garis politik Jokowi masih bertahan, saya khawatir mereka akan merusak dari dalam dan mengganggu jalannya roda pemerintahan," tutur Sangap Surbakti yang dikutip pada Minggu, 29 Oktober 2023.

Kalaupun para pembantu Jokowi yang tak sehaluan dengan Jokowi tak tahu diri untuk mundur dari KIM, aktivis pergerakan mahasiswa '98 yang terafiliasi di Forum Kota (Forkot) ini menyarankan pada mantan Gubernur DKI Jakarta itu untuk menggunakan hak prerogatifnya sebagai Presiden RI agar segera melakukan reshuffle demi melancarkan program kerja pemerintah. 

"Jangan sampai program kerja Presiden Jokowi yang dirancang dengan baik hingga satu tahun ke depan ini dirusak oleh para Menteri yang tak sehaluan dengan Jokowi. Ini bahaya sekali!" tukas Sangap.

Selain itu, sambung Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) ini, Presiden Jokowi juga perlu menekan Menteri BUMN, Erick Thohir untuk segera memberhentikan para Komisaris yang tidak sejalan dengan Jokowi.

"Para Komisaris BUMN yang sudah kontra dengan Jokowi juga harus diberhentikan. Karena, mereka itu mendapat fasilitas dan gaji dari negara untuk melawan pemerintah. Jadi, Pak Jokowi harus menekan Erick Thohir selaku Menteri BUMN. Ini juga menjadi ujian loyalitas Erick terhadap Jokowi," tandas Sangap