IPW: Polri Mampu Antisipasi Politisasi Isu SARA di Pemilu 2024

SinPo.id -  Indonesia Police Watch (IPW) menilai bahwa Polri sudah bisa mengantisipasi dan menangani jika terjadi politisasi isu Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) pada pelaksanaan Pemilu 2024.

Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso, mengungkapkan bahwa hal itu bisa dilihat dari kinerja Polri dalam menangani politisasi isu SARA di Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.

Lagipula, menurut Sugeng, politisasi isu SARA hanya terjadi di tingkat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), bukan di ajang nasional seperti Pilpres dan Pileg.

"Pandangan IPW, di pemilu nasional, pilpres dan pileg, unsur (politisasi) agama tidak laku," ungkapnya dalam sesi diskusi Jakarta Journalist Center (JJC) bertema ‘Menyoal Pemilu 2024 yang Damai dan Aman’ yang digelar daring, Jakarta, Selasa, 24 Oktober 2023.

Sugeng menyampaikan, yang harus dikhawatirkan Polri di Pemilu 2024 adalah terjadinya potensi gangguan keamanan yang diakibatkan naiknya harga bahan pangan akibat dampak kemarau berkepanjangan.

Yang kemudian bisa mengganggu perekonomian masyarakat, hingga akhirnya terjadi politik uang atau serangan fajar dari para kontestan pemilu.

"Yang harus dicermati kondisi ekonomi, misalnya kesulitan sembako. Kalau ada ketidakadaan beras di republik ini, bisa menjadi kerawanan sosial," ujarnya.

Oleh karena itu, Sugeng mengatakan, justru isu soal ekonomi yang harusnya menjadi perhatian Polri saat ini.

Menurut Sugeng, Polri telah melakukan mitigasi ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang atau selama Pemilu 2024.

Apalagi, lanjut Sugeng, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo sudah menggelar Operasi Nusantara Cooling System.

"Yang penting pemetaan kerawanan sumber masalah gangguan ketertiban dan keamanan. Polri sudah terlatih," katanya.

Sekadar informasi, selain Sugeng Teguh Santoso, diskusi ‘Menyoal Pemilu 2024 yang Damai dan Aman’ JJC juga menghadirkan narasumber lainnya, yaitu Sekjen KIPP Kaka Suminta, Sekjen Pandawa Nusantara Faisal Anwar, dan Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati.