Fahri Hamzah: Prabowo-Gibran Pasangan Sempurna, Saling Melengkapi

SinPo.id -  Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengungkap dua alasan yang menjadi argumen dalam menentikan calon wakil presiden (cawapres) untuk calon presiden (capres) Prabowo Subianto di Pilpres 2024. 

Pertama, adalah soal rekonsoliasi dan yang kedua masalah legacy keberlanjutan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

"Sehingga, wakilnya adalah yang mewakili dua alasan itu, yaitu siapa yang mewakili rekonsiliasi dan siapa mewakili legacy yang komit meneruskan pemerintahan Jokowi," kata Fahri dalam keterangannya, Sabtu, 14 Oktober 2023.

Dengan dua alasan itu, kata Fahri, maka figur yang tepat untuk mendampingi Prabowo adalah putera sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wali Kota Solo Gibran Rakabumi Raka.

"Maka kalau capresnya Prabowo, siapa cawapres ya Gibran. Gibran itu ada wajah Pak Jokowi di dalamnya.  Sehingga karena alasan rekonsiliasi dan legacy,  mengambil Gibran itu sempurna dan kecocokannya sangat kuat," katanya.

Fahri mengakuibada empat nama yang disepakati menjadi kandidat cawapres Prabowo dalam rapat Koalisi Indonesia Maju (KIM) pada Jumat, 13 Oktober 2023. Keempat kriteria cawapres itu mewakili Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan luar Jawa.

"Semua pimpinan parpol kompak empat kriteri, kita akan rapat lagi pekan depan. Pekan depan penentuan satu nama, makanya semua pimpinan parpol dilarang meninggalkan Jakarta sampai tanggal 25 Oktober," kata Fahri.

Fahri menjelaskan dalam rapat itu juga terungkap bahwa nama Gibran dalam survei yang dilakukan sejumlah lembaga survei menunjukkan tren kenaikan signifikan.

"Di Jawa Tengah, survei Gibran itu tertinggi untuk calon gubernur. Kalau untuk survei wakil presiden, dah nomr 6 atau 4. Gibran itu, trennya naik surveinya," jelas Fahri.

Fahri berpandangan pasangan Prabowo-Gibran adalah pasangan yang sempurna mewakili dua generasi. Gibran akan menjaring pemilih dari kalangan milenial.

Di samping itu juga Gibran menjadi jalan tengah kebuntuan penentuan cawapres yang diusulkan parpol pendukung KIM.

"Tapi Gibran ini bukan hanya sekedar pelengkap saja, tapi juga mewakili dua generasi. Selain itu, kelebihannya lagi adalah banyak isu Pemda yang akan dijawab Gibran karena lawan Prabowo itu, semua berlatar Pemda. Jadi kecocokan pasangan Prabowo-Gibran itu sangat kuat," tegas Fahri.

Fahri menegaskan elektablitas Prabowo menjelang Pilpres 2024 semakin tinggi meninggalkan dua kandidat lainnya, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. 

"Prabowo sudah terlalu kuat sekarang, dia diuntungkan  karena berada di tengah. Sebab, pemilih kiri nggak mungkin milih capres kanan, dan capres kanan nggak mungkin milih capres kiri," ujarnya.

Prabowo, kata Fahri, juga sudah terang-terangan akan melanjutkan pemerintahan Jokowi. Sebab, Prabowo saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan, berbeda dengan Ganjar Pranowo yang tidak berada di kabinet.

"Makanya Prabowo mengatakan, kami tidak ragu sebagai keberlanjutan dari kabinet Jokowi. Kalau Ganjar, susah mengklaim keberlanjutan kabinet Jokowi. Dia tidak di kabinet, bukan anggota kabinet. Kalau Prabowo adalah anggota kabinet selama 5 tahun, dia mengikuti semua rapat kabinet lima tahun ini," paparnya.

Fahri juga menampik klaim PDIP yang mengatakan Ganjar sebagai kelanjutan pemerintahan hanya karena Jokowi adalah kader dan petugas partai PDIP.  Sebab, kabinet Jokowi tidak hanya diisi PDIP, tapi ada juga parpol lain.

"Inilah sebenarnya asal muasalnya, kenapa Prabowo ingin dengan PDIP, karena semua koalisi yang dipimpin Jokowi harus solid. Tapi sayangnya, PDIP keluar, Nasdem keluar dan PKB keluar," katanya.

Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini menyatakan seorang capres yang diusung parpol harus memiliki ideologi atau mewakili gagasan, sehingga track record-nya dapat diketahui. Namun, mekanisme tersebut tidak diatur dalam Pemilu 2024. 

"Kalau sekarang orang yang muncul sekarang itu, hanya untuk melengkapi tiket. Ujug-ujug orang yang berpisah jauh seperti PKS dan PKB, tiba-tiba dipaksa kawan. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar itu pisah jauh, dipaksa oleh tiket," katanya.

Fahri menekankan yang relevan mengikuti kontestasi dalam sistem sekarang seharusnya adalah yang berkuasa dengan lawan politiknya atau antitesa dari pemerintahan Jokowi. 

Prabowo dianggap mewakili gagasan kabinet Jokowiyang memiliki program besar-besar seperti pembangunan IKN, kereta cepat, infrastruktur dan lain-lain. Sementara lawannya, yang menolak program-program tersebut.

"Kalau Prabowo mengasosiasikan kelanjutan Jokowi, maka lawannya harusnya antitesanya Jokowi, Anies Baswedan saja. Sekarang yang aneh, Anies Baswedan mengatakan, koalisi perubahan, tetapi Nasdem dan PKB  masih di dalam, ini yang membingungkan, sementara PDIP ngotot mau perang terbuka," katanya.

Terkait rencana pembacaan putusan gugatan batas usia capres dan cawapres pada Senin, 16 Oktober 2023, Fahri berpandangan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki banyak argumen untuk mengatakan menerima atau menolak.

"Jadi kelompok yang melakukan gugatan presidential treshold 20 persen yang meminta MK itu dihapus, mengubah 20 persen atau ditiadakan, itu sama saja menerobos legal policy, mereka menolak perubahan batas usia. Padahal itu juga open legal policy, artinya ini soal politik, atau kepentingan saja," katanya.

Artinya, mereka yang menggugat batas usia 40 tahun itu juga memiliki hak asasi seperti partai baru yang menggugatkan presidential treshold 20 persen. 

"Jadi kalau ada yang mempersoalkan dibawah 40 itu juga hak asasi. Soal angka itu memang labil, tetapi tetap harus ada angka konstitusional, yaitu pada angka orang boleh memilih, pada saat itu boleh dipilih, tepatnya 17 tahun. Kalau saya boleh memilih presiden, kenapa saya tidak boleh dipilih. Sehingga seperti ini, harusnya ada standar konstitusional, dan MK akan menemukan banyak argumen untuk mengatakan menerima atau menolak. Tidak bisa mengatakan, ini ditolak," paparnya.

Karena itu, jika gugatan batas usia dikabulkan maka harus segera berlaku pascapembacaan putusan. Sebab, pendaftaran capres dan cawapres sedang berlangsung. Aturan pelaksanaanya akan diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan umum (PKPU)

"Mirip dengan putusan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK. Usia pembacaan mestinya berlaku otomatis pendaftaranya sedang berlangsung. Nah, kalau perpanjangan pimpinan KPK ditetapkan melalui Keppres akan berlaku, kalau soal batas usia capres dan cawapres ini melalui PKPU," tegas dia.